Ternyata, di SMPN 3 Pagaden Selain ada Dugaan Pungutan Berdalih Sumbangan Saat Pembagian Rapot, Masih Ada Sumbangan Lainnya

Ternyata, di SMPN 3 Pagaden Selain ada Dugaan Pungutan Berdalih Sumbangan Saat Pembagian Rapot, Masih Ada Sumbangan Lainnya

CYBER88 | Subang -- Seperti yang telah diberitakan melalui media daring cyber88.co.id tentang salah satu orang tua siswa mengeluh adanya varian sumbangan yang kerap terjadi di SMPN 3 Pagaden Subang Jawa Barat. Salah satunya sumbangan pada setiap pembagian rapot. Selain itu, ternyata masih ada sumbangan lainnya. 

Dugaan pungutan berdalih sumbangan itu, selain setiap pembagian rapot ternyata ada juga sumbangan lain, diantaranya untuk peduli palestin dan uang wajib parkir. Hal itu juga di ungkapkan R dan C sebagai orang tua murid di SMPN 3 Pagaden.

C salah satu dari orang tua murid SMPN 3 Pagaden yang enggan disebutkan namanya mebeberkan apa yang menjadi unek unek dan beban di hatinya perihal banyaknya sumbangan.

"Selain uang sumbangan rapot kemarin ada juga sumbangan peduli palestin" ungkap C, pada media cyber88.co.id, di kediamanya, Rabu (7/2).

"Nilainya tergantung ada yang Rp.15.000.00 ada yang Rp.20.000.00 beda dengan sumbangan rapot semua rata Rp.30.000.00" tutur C terlihat terbebani.

Menurut C, selain dalih sumbangan rutin di setiap pembagian rapot, sumbangan palestina, ada juga uang rutin dan wajib yaitu parkir kendaraan murid sebesar Rp.2.000.00/kendaraan.

"Setiap siswa/siswi yang membawa kendaraan semua di pinta parkir Rp.2.000.00 itu sudah berjalan tahunan" tutur C.

Hal senada di katakan R bahwa memang SMPN 3 banyak varian sumbangan.

"Ya benar, semua siswa/siswi di pinta uang parkir oleh pihak sekolah Rp.2.000.00 serta sumbangan rapot dan lainya" kata R.

Pihak sekolah melalui Kepala sekolah "Abas" meng-ia-kan kembali dan mengakui adanya uang parkir sebesar Rp.2.000.00. namun membantah tentang sumbangan peduli palestin.

Menurut Abas bahwa uang parkir tersebut keperuntukanya di pergunakan bagi kepentingan murid juga, adapun untuk masalah sumbangan uang palestina pihak sekolah tidak tau menau.

"Masalah sumbangan palestina itu tidak tau menau, kalau uang parkir ya ada, keperuntukanya kadang di pergunakan untuk kepentingan murid juga, seperti, itu tuh ! yang pada saat ini ada beberapa siswa lagi ada kegiatan" jelas Abas menunjuk ke arah lapang sekolah.

Disoal ada berapa murid dan sudah masuk berapa pendapatan  uang parkir/tahun ?

"Saya kan baru dua bulan menjabat,  untuk yang kebelakang saya tidak tahu juga berapa berapanya saya tidak masuk ranah itu, dan untuk yang dua bulan ini saya belum jelas juga berapanya karena belum saya periksa" jawab Abas.

"Yang jelas selain untuk kegiatan siswa, juga kadang untuk membantu siswa yang sakit dan semacamnya" pungkas Abas.

Menyikapi hal ini, Asep Tatang, salah satu pengamat pendidikan di Jawa Barat menyampaikan bahwa pungutan berdalih sumbangan memang kerap terjadi di dunia pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah. 

Menurtunya, rapat rapat yang dilakukan Komite yang merupakan kepanjangtanganan pihak sekolah tidak jarang malah dijadikan ajang untuk mengajak orang tua “berpartisipasi” dalam pembangunan infrastruktur sekolah. 

Padahal, pemerintah telah menetapkan kebijakan sekolah gratis bagi sekolah Negeri. Komite sekolah dalam banyak kasus malah menjadi kepanjangan tangan pihak sekolah untuk memuluskan langkahnya memungut pembiayaan yang jelas-jelas sudah di-cover oleh Biaya Operasional Sekolah (BOS). 

“Komite sekolah dalam banyak kasus malah menjadi kepanjangan tangan pihak sekolah untuk memuluskan langkahnya memungut pembiayaan berdalih sumbangan yang jelas-jelas sudah di-cover oleh Biaya Operasional Sekolah (BOS). Apapun dalihnya, Ini jelas akan bertentangan dengan aturan,” Tandasnya.

Ia pun menjelaskan bahwa Permendikbud No. 60 tahun 2011 dengan tegas melarang adanya pungutan ataupun sumbangan yang dibebankan kepada siswa maupun orang tua siswa yang tidak mampu secara ekonomis. 

Kendati demikian, lanjut dia, Permendikbud No. 44 tahun 2012 menghendaki bahwa pihak sekolah diperbolehkan menerima sumbangan dari orang tua siswa yang mampu atau pihak mana pun untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.


“Sumbangan, semestinya besarannya tidak dipukul rata seperti itu. Kalau ditentukan seperti itu, sudah masuk kategori pungutan yang jelas-jelas tidak diperbolehkan,’ Ucap dia kembali menegaskan.

Oleh karenanya, Akademisi ini meminta agar pihak Dinas terkait dapat turun untuk meluruskan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

“Supaya tidak menjadi beban bagi yang kurang mampu,” Tukasnya. [rudi]

Komentar Via Facebook :