Proses Perjalanan Panjang Pengadaan Bansos Pemkab Bekasi, Menuai Kontradiktif

CYBER88.CO.ID| Kab.Bekasi - Proses Perjalanan Panjang  Pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Bekasi Dampak Covid-19, Menjadi Pergunjingan Dan kontadiktif Ditengah Masyarakat Saat ini.

"Baik proses awal pengadaannya melalui pihak ketiga, transparansi anggaran yang dialokasikan Pemkab Bekasi untuk pengadaan bansos tersebut, terkait biaya pembuatan stiker bupati di tuding sebagian masyarakat pemborosan anggaran  serta politisasi bansos.

Belum lagi tudingan dari berbagai pihak tentang keterlambatan proses pendistribusian ke masyarakat, hingga anggaran jasa dan transportasi angkutan yang diakibatkan pengambilan bansos dari gudang transmart blu plaza kota bekasi ke setiap desa, yang banyak di keluhkan hampir semua desa .

"Yang menjadi sorotan para pemerhati saat ini terhadap kebijakan pemerintah yaitu, proses pengadaannya tanpa melibatkan sektor ekonomi di kabupaten bekasi, seperti pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dianggap  penting untuk meningkatkan  perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini.

"Hal ini di dijawab oleh Kasubag kepegawai Dinas Sosial Opan Sofwan, melalui wawancara langsung dengan media cyber88.co.id di kantornya sabtu (9/5/2020).

Opan menjelaskan,"proses pengadaan bansos ini  menurutnya sudah melalui mekanisme  aturan  sesuai surat edaran LKPP No 3 tahun 2020. Karena ini berkaitan dengan  kondisi kejadian luar biasa bencana non alam, pengadaan ini bisa menunjuk langsung kepada penyedia yang mampu (dalam hal ini bulog dan transmasrt_red).

Kalau keterlambatan pendistribusian Opan menjelaskan, disebabkan ketersediaan beberapa jenis seperti gula dan sarden. Jadi belum semua ready stock di bulog, makanya terjadi keterlambatan distribusi bang,"Jelasnya.

Lebih lanjut Opan mengatakan,"Perihal biaya jasa angkutan bansos dari  transmart ke masing-masing desa, pihak dinsos tidak menyediakan anggaran, mekanismenya di serahkan sepenuhnya ke pihak masing-masing desa, kami hanya sebatas penyediaan saja dan itu bukan ranah kami,"

"Terkait tudingan tidak pro UMKM, itu pendapat publik wajar, namun kami tetap mengacu ke  surat edaran LKPP itu ,"ujarnya.

"Terkait anggaran pengadaan stiker bupati dan anggaran yang di alokasikan untuk bansos ini, Opan mengatakan, itu bukan ranah saya menjawab bang, itu lebih ke kadis saja dan pak bupati ,,nanti takut salah jawab"tutupnya.