Jeritan Warga Mekarsari Cimaung Bandung Selatan, Pemilik Rumah di Bawah Tower Sutet Tak Dapat Kompensasi Pindah
Engkos Koswara dan istrinya Nuraeni Pemilik Rumah di Bawah Tower Sutet
CYBER88 | Bandung -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus mengupayakan pembangunan Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) 500 kilo Volt untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa Barat. Salah satunya Pembangunan Jaringan Transmisi Sutet 500 KV Bandung Selatan Incomer yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) UIP JBT II.
Proyek tersebut melintasi di 5 Desa wilayah Kecamatan Cimaung dan satu Desa di wilayah Kecamatan Banjaran. Keenam Desa tersebut yakni Desa Cikalong, Mekarsari, Cipinang, Cimaung, Pasirhuni dan Jagabaya,
Namun sayangnya ditengah kokohnya sejumlah tower yang sudah berdiri dengan bentangan kabelnya, meninggalkan sejumlah permasalahan. Sebelumnya di akhir bulan Maret lalu, diduga adanya kelalaian dalam pengerjaan, tower 1 yang ada di wilayah Cibogo Desa Cikalong yang ambruk.
Kemudian, yang terjadi di tower 3 yang berada di Kampung Ciparadek RT 01 RW 07 Desa Mekarsari Kecamatan Ciamung, Ditengah pengerjaan erection tower, yang baru mencapai 40 persen tersebut terdapat jeritan satu keluarga yang rumahnya tepat berada di bawah tower tersebut. Mereka adalah Engkos Koswara dan istrinya Nuraeni.

Pasangan suami istri dan anak-anaknya sangat mengkhawatirkan terjadinya dampak dari adanya tower tersebut, baik sedang dalam pelaksanaan maupun untuk masa yang akan datang.
Ditemui Cyber88.co.id Minggu (25/4/2021), Koswara sebagai Kepala keluarga sangat kecewa dengan pihak PLN. Pasalnya, ketika sejumlah warga yang kena dampak dari proyek tersebut mendapatkan kompensasi, dirinya tidak.
Koswara mengaku, dirinya hanya pendapatkan uang kadedeuh sebesar Rp.20 juta dari PT Percie pihak mantra kerja PLN sebagai pelaksana kegiatan dan dari CV Sinar Mandiri sebagai sub Kontraktor pelaksana tapak tower.
Kata dia, uang tersebut sebagian diserahkan pada warga lainya, pemilik rumah di sekitar tower tersebut.
Koswara menuturkan, sebelumnya pernah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Yamin dari PT Percie, Atan dari CV Sinar Mandiri mewakili Haji Suhlan, Kapolsek Iptu Joko dan lainya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Koswara, pihak PLN menjanjikan akan memberikan kompensasi untuk memindahkan rumahnya yang berada di bawah tower tersebut.
“Namun hinga kini kompensasi itu belum ada kabar berita, “Ucap dia dengan nada kecewa.
Adanya ketidakadilan tersebut, dirinya telah menyampaikan permasalahannya kepada BPD Mekarsari sebagai aspirasi dan berharap permasalahannya tersebut disampaikanpada pihak PLN.
Koswara menambahkan, bahwa dari awal titik tower tersebut memang bermasalah dan dirinya dianggap menghalangi. Bahkan sampai dia dimarahi dalam musyawarah di desa.
Ia menjelaskan, dirinya sama sekali tidak menghalangi program pemerintah. Namun ia menginginkan adanya kepastian terhadap nasibnya.

Oting (Warga Sekitar Tower Sutet)
Oting, salah satu pemilik rumah yang juga tak jauh dari tapak tower tersebut mengatakan, sebagai warga yang sangat dekat dengan pembangunan tower dirinya tak pernah dilibatkan dalam pengerjaan tersebut.
Ia menyayangkan, pengecoran tower tersebut berbeda dengan tower lainnya. Dalam pengecoran, yang dilaksanakan oleh CV Sinar Mandiri itu menggunakan menggunakan Readymix. Padahal warga sangat membutuhkan pekerjaan ditengah pandemi.
Bahkan dampaknya, kata Oting, jalan lingkungan yang dibangun oleh desa banyak yang rusak akibat tonase yang terlalu tinggi melintasi jalan lingkungan tersebut.
Oting pun menyayangkan, Kepala Desa Mekarsari Lilis Kurnia memberikan izin kendaraan pengangkut beton tersebut masuk ke jalan lingkungan.
Namun dibalik itu, Oting tersenyum dan menyebut, Kepala Desa Pasti mengizinkan karena Keluargaanya terlibat dalam pekerjaan tersebut sebagai penyuplai kebutuhan material. Sehingga Oting menganggap kepala desa tak begitu memperhatikan kepentingan masyarakat.

Ketua BPD Mekarsari Apep Saeful Rohmat
Sementara itu, Ketua BPD Mekarsari Apep Saeful Rohmat mengungkapkan, bahwa pihaknya memang mendapatkan keluhan dari keluarga Koswara terkait kehawatirannya ini.
Apep mengatakan pihak BPD sudah mengagendakan akan mendamping keluarga Koswara untuk mengadukan nasibnya ke kantor PLN Bandung.
Keinginan Keluarga Koswara, ingin ada ganti rugi dari pihak PLN. Pasalnya dampak dari radiasi yang ditimbulkan Sutet akan dirasakan betul olehnya yang tinggal di bawah tower Sutet, “Ucap dia.
Adanya 4 titik tower di wilayahnya, Apep mengaku, sebagai Ketua BPD dirinya tak pernah dilibatkan sama sekali dari awal sosialisasi sampai pelaksanaan. Bahkan Apep mengatakan, saat ia mau masuk ke ruangan musyawarah di desa tidak diperbolehkan oleh pihak penyelenggara.
Terkait adanya jalan rusak dampak pekerjaan tower tersebut seperti dikatakan Oting, Apep menyebut, “pihaknya telah menyampaikan pada CV Sinar Mandiri dan jawaban Atan dari pihak CV Sinar Mandiri, akan membereskan yang rusak.
Namun itu hanya omong kosong, “Cetus Apep.
Bahkan, tambah Apep, bukan di jalan Kampung Ciparade saja jalan rusak akibat hilir mudik kendaraan proyek di tempat laiinya seperti dari talun juga banyak dampaknya yang diabaikan oleh pihak pelaksana dan sebagian besar masih rusak.
Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Ketenagalitrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 18/2015 menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada Sutet.
Sehingga, adanya bangunan rumah di bawah Sutet berbahaya dan ada aturan baku yang menetapkan jarak aman atau jarak minimum adanya bangunan di sekitar Sutet.
Dalam lampiran aturan tersebut, jarak aman yang harus dipenuhi berdasarkan jenis dan kapasitas tegangan Sutet 500 KV memiliki ruang bebas 22 meter. Sementara rumah milik Koswara hanya kurang lebih 10 meteran dari tapak dan persis di bawah sayap tower apabila sudah jadi.
Sementara, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“PP 14/2012”) dan perubahannya, Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. [den’s]


Komentar Via Facebook :