Di Masa PPKM Darurat, Penyebaran Covid-19 Tembus 50ribu per Hari, Satgas Covid-19 : Wacana Perpanjangan Bisa Terjadi

Di Masa PPKM Darurat, Penyebaran Covid-19 Tembus 50ribu per Hari, Satgas Covid-19 : Wacana Perpanjangan Bisa Terjadi

CYBER88 | Jakarta -- Kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia kini sudah menembus angka lebih dari 50.000 per hari. Tadinya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diharapkan dapat menekan jumlah kasus penularan harian hingga 10.000 kasus per hari pada Agustus mendatang.

Nyatanya, tingkat penularan hingga Kamis 15 Juli 2021 masih cukup tinggi, yakni bertambah 56.757 kasus. PPKM darurat pun diprediksi hanya mampu menekan 20 persen mobilitas warga.

Dikutip dari siaran Youtube BNPB, Kamis (15/7), Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander K. Ginting mengatakan, tidak heran apabila kasus harian Covid-19 dalam pekan ini melebihi angka 50.000. 

Pasalnya, menurut dia, dalam beberapa bulan ke belakang, khususnya saat libur Lebaran dan libur panjang, banyak masyakat yang berkerumun.

Kata dia, jumlah kasus harian yang cenderung tinggi saat ini menunjukkan testing yang dilakukan pemerintah sudah tinggi. Artinya laporan pencatatan dan reportnya sudah baik. 

Satgas Covid-19 menilai, munculnya Wacana perpanjangan PPKM darurat hingga 4-6 pekan beberapa hari terakhir dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaksanakan rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, berpotensi bisa dilakukan jika kasus Covid-19 terus meningkat tak terkendali, kemudian target testing dan tracing, serta vaksinasi tidak tercapai.

Saat ini, status semua provinsi di pulau Jawa dan Bali menempati level situasi 4 per 13 Juli. Jumlah tersebut meningkat sejak 29 Juni lalu. Padahal, sebelumnya, jumlah provinsi Jawa- Bali yang berada di level 4 hanya empat provinsi. Sisanya berada di level 3. Lonjakan terjadi pada 6 Juli, jumlah asesmen situasi pan- demi level 4 bertambah men- jadi 6 provinsi.

”Jadi dari 124 Kabupaten kota PPKM darurat, peningkatan situasi pandemi level 4 per 6 Juli menjadi 59 kabupaten/kota dan pada 13 juli melejit menjadi 73 kabupaten/kota,” ucap Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, belum lama ini.

Jika skenario perpanjangan PPKM darurat dijalankan, Kemenkeu dalam paparannya menjelaskan akan memperkuat APBN guna merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 ini terhadap perekonomian.

Faktor lainnya yang perlu dikuatkan adalah akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, serta kesiapan sistem kesehatan, baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ”Realokasi dan recofusing tahap III untuk mendukung pendanaan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 31 triliun akan kembali dilakukan.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kabupaten Bandung Barat Eko Suprianto menyebut, Berdasarkan data, industri pariwisata di Kabupaten Bandung Barat semakin terpuruk pada masa PPKM darurat. Pengusaha wisata pun sudah pasrah jika kebijakan PPKM darurat diperpanjang oleh pemerintah.

Menurut dia, tidak sedikit hotel dan restoran di Bandung Barat yang memilih tutup sementara karena tingkat hunian yang sangat minim. Jika dipaksakan buka, sejumlah hotel dan restoran malah akan memiliki beban keuangan lantaran pemasukan yang sedikit.

Kata dia, Jika PPKM darurat benar-benar diperpanjang, dia menyatakan hanya meminta kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi buat pemeliharaan dan perawatan. Pasalnya, meskipun tutup, perawatan dan pemeliharaan seperti listrik tetap harus dibayarkan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai, perpanjangan PPKM akan berdampak parah dalam memukul kondisi so- sial ekonomi masyarakat. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

”Dalam satu pekan terakhir, beberapa asosiasi pelaku usaha sudah bertemu dan menyatakan bahwa jika PPKM darurat diperpanjang, berpotensi memicu PHK massal,” katanya.

Perpanjangan PPKM darurat, menurut Acuviarta, akan memukul sektor transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan perdagangan eceran, konstruksi dan industri manufaktur. Pelaku usaha mikro kecil menengah yang biasanya tahan krisis pun mengalami dampak signifikan.

”Berdasarkan laporan terbaru, transaksi e-commerce memang tumbuh signifikan. Ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menahan beratnya tekanan dampak ekonomi pandemi,” ujarnya.

Menurut Acuviarta, walaupun jumlah pelaku UMKM yang bergabung dengan platform e-commerce terus menanjak, tetapi jumlahnya baru sebagian kecil pelaku UMKM. Soalnya, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengadopsi teknologi digital.

Perpanjangan PPKM darurat, kata Acuviarta, juga akan membuat daya beli masyarakat anjlok. Kondisi tersebut akan memukul sektor perekonomian, mengingat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap perekonomian.

”Bantuan sosial sendiri hanya suplemen. Jangan ada anggapan bahwa bantuan tunai akan menggantikan pendapatan dari aktivitas ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Menurut dia, langkah diperlukan adalah keseriusan dari semua pihak untuk menghadapi Covid-19. Pemerintah diminta untuk semakin gencar melakukan program pencegahan dan masyarakat diminta semakin disiplin menjalankan protokol kesehatan serta mengurangi aktivitas. Semua pihak perlu satu suara dan langkah bersama dalam menghadapi musuh nyata tersebut.

”Covid-19 adalah musuh yang nyata. Dia benar-benar ada. Jadi, mari kita perangi bersama agar bisa segera berakhir dan ekonomi kembali pulih,” tuturnya.

Solusi bagi dunia usaha, ungkap Acuviarta, adalah pemberlakuan pembatasan yang sesuai dengan karakteristik dunia usaha agar roda ekonomi tetap bisa berjalan. Ia mengatakan, tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah.

”Berikan insentif bagi dunia usaha, misalnya insentif pajak, haircut kredit, bukan hanya restrukturisasi. Pemerintah juga harus menyediakan unit khusus di kawasan industri agar tidak menimbulkan kegaduhan dan memberikan fasilitas tes Covid gratis,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu menyoroti perlunya sejumlah pembenahan implementasi di lapangan dari PPKM darurat.

Menurut dia, Fakta di lapangan, terjadi perbedaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan, lintas instansi, dan lintas daerah dalam penerapan PPKM darurat. Ia mencontohkan, ada daerah yang diizinkan untuk beroperasi, sementara di daerah lain dilarang ketat.

”Apindo mendukung penuh PPKM darurat sejauh betul-betul clear dan sebisa mungkin PPKM dilakukan dengan bijak dan seragam penerapannya supaya kerugian pengusaha tidak terlalu besar,” ujarnya.

Untuk meminimalkan dampak ekonomi dari PPKM darurat, masyarakat Jabar akan mendapatkan bantuan tunai dan nontunai dari Kementerian Sosial. Masyarakat Jawa Barat (Jabar) yang menjadi penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai 7 juta keluarga.

Jumlah tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar Dodo Suhendar menjelaskan, penerima bansos Kemensos berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos (Pemda) Provinsi Jabar. Penerima bansos Kemensos berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan, penerima bansos Provinsi Jabar menyasar masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau nonDTKS.

Dodo menuturkan, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima BST ke Pusdatin Kemensos. Namun, sampai saat ini, belum ada penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) tambahan penerima BST Kemensos dari KRTS penerima bansos Provinsi Jabar.***

Komentar Via Facebook :