Soroti Kinerja Satpol PP, Jaringan Aktivis Meminta Kepala Satpol PP Kota Bandung Dicopot

Soroti Kinerja Satpol PP, Jaringan Aktivis Meminta Kepala Satpol PP Kota Bandung Dicopot

CYBER88 | Bandung -- Kota Bandung memiliki perda perihal pelarangan 7 kawasan bebas reklame. Di antaranya, Jalan Ir. H. Djuanda, Asia Afrika, Dr. Djundjunan (pasteur), Braga, Wastukencana, R.E Martadinata, dan Merdeka.  

"Realita di lapangan kami masih menemukan di tujuh kawasan tersebut adanya ketidaksesuaian dan sudah banyak berdiri reklame yang melaggar aturan," ucap Ramdan selaku Presidium Jaringan Aktivis Kota Bandung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6).  

"Satpol PP ini minim kinerja dalam menegakan perda tersebut dan tidak tegas" sambung Ramdan. Lebih lanjut, hal itu diperparah dengan adanya reklame berisikan iklan produk rokok yang dengan jelas melanggar aturan.  

"Kami menenukan yang lebih parah lagi di aturan perwal atau perda untuk iklan rokok diatur maksimal ukuran 4x6 meter atau 24 meter. Namun, kami menemukan fakta dilapangan kenyataannya banyak ukuran 5x10 meter," ujar Ramdan.  

Selain itu, Ramdan menyampaikan pelanggaran juga terjadi di seperti di Jalan Tamblong ada reklame berjejer kiri kanan yang nempel Di PJU Kota Bandung. Ditemukan juga di kawasan Dago Kota Bandung. 

Menurutnya, di kawasan tersebut terdapat reklame rokok berbentuk videotron yang berada di perempatan Cikapayang dibawah flyover. 

"Jika Satpol PP tidak mengetahui hal tersebut itu mustahil, kami menduga ada permainan yang dimainkan oleh Satpol PP Kota Bandung, harusnya Satpol berani menindak tegas dalam mengimplementasikan perda tersebut," tegas Ramdan.  

Oleh karena itu, Ramdan menyayangkan adanya ketidaktegasan Satpol PP dalam penertiban dan pengimplementasian Perda terkait.  Dia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus melakukan evaluasi kinerja Satpol PP dan mencopot Kepala Satpol PP karna melakukan pembiaran.  

"Satpol PP Kota Bandung selaku penegak perda, cara kerjanya yang tidak mampu tegas dan kami menduga banyak titipan untuk penertiban reklame harus segera di evaluasi dan dicopot kepala Satpol PP Kota Bandung," pungkasnya.

Komentar Via Facebook :