Kasus KKN Tak Tuntas, Gempur Riau Kawal Ketat Rencana Demo Jilid 2 Ke BRK Syariah Senin

CYBER88 | Pekanbaru - Sebelumnya berita media ini mengagetkan sejumlah kalangan karena ternyata Bank Riau Kepri (BRK) ada dugaan masalah yang saat ini nyaris mengunung. Kemudian juga berita ini hangat dipublikasikan oleh sejumlah media online nasional di Pekanbaru.

Berita ini terkait isu aksi demonstrasi jilid 2 yang akan dilaksanakan Gerakan mahasiswa pemuda masyarakat peduli bumd provinsi Riau (GMPMP Bumd) provinsi Riau yang akan dilaksanakan Senin (12/10/26) di depan gedung menara Bank Riau Kepri Syariah jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

“Karena hangatnya berita demo jilid II ini dan takut akan masuk angin kami dari DPD LSM Gempur Riau akan mengawal senin besok,” kata Ketua DPD LSM Gempur Riau, Hasanul Arifin Sabtu (10/10/26).

Demo tersebut terkait sejumlah kasus permasalahan hukum yang masuk dan diproses oleh lembaga penegak hukum di Riau, “karena tak diproses tuntas, ini seperti dipertontonkan kepada publik cara penegakan hukum lamban terhadap kasus BRK. Hal tersebut menunjukkan buruknya tata kelola Bank Riau Kepri Syariah milik pemerintah Provinsi Riau ini, karena beberapa orang yag patut diduga terlibat tak tersentuh hukum”.

Terkait berbagai skandal baik yang telah diproses hukum atau yang terhenti bahkan yang belum diproses pun terlihat tertuang, dalam tuntutan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Gerakan Mahasiswa Pemuda Masyarakat Peduli BUMD Prov Riau (GMPMP Bumd).

Dikutip dari bocoran laporan keuangan terbaru PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), anggaran atau realisasi untuk komponen beban tenaga kerja (biaya gaji dan kesejahteraan pegawai) tercatat sebesar Rp481,18 miliar per Kuartal III (September) tahun 2025 (naik 2,27% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 470,52 miliar).

Berikut rincian informasi terkait komponen pendapatan dan penghasilan di lingkungan bank daerah tersebut:

Beban Tenaga Kerja / Gaji Pegawai
Periode per September 2025: Rp481,18 miliar (meningkat dibanding periode September 2024 sebesar Rp. 470,52 miliar).Komponen ini mencakup total pengeluaran operasional bank untuk gaji, tunjangan, serta hak tenaga kerja seluruh pegawai.

Kisaran Penghasilan / Gaji Berdasarkan Jabatan antara lain adalah:

Level Staf / Pelaksana / Teller / Customer Service: Berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp10 juta per bulan.

Level Pejabat Eksekutif / Pemimpin Divisi: Gaji pegawai tetap dengan jabatan tertinggi mencapai sekitar Rp32,2 juta per bulan. 

Level Direksi dan Komisaris (berdasarkan catatan RUPS/laporan):

Direktur Utama: Berkisar Rp. 85 juta hingga Rp. 100 juta per bulan (dengan total paket remunerasi dan fasilitas tahunan yang pernah tercatat mencapai miliaran rupiah per orang).

• Direktur Lainnya: Berkisar Rp. 85 juta per bulan.
• Komisaris Utama: Berkisar Rp. 65 juta per bulan.
• Komisaris Anggota: Berkisar Rp58,5 juta per bulan.

Berdasarkan dari catatan Biro Riset Infobank (birI), laba BRK Syariah per September 2025 tercatat sebesar Rp. 218,20 miliar. Angka ini tumbuh 3,46 persen secara tahunan (year on year/YoY), mencerminkan ketahanan kinerja bank dalam menghadapi kenaikan biaya.

Namun, tekanan mulai muncul dari sisi beban operasional yang melonjak 14,87 persen, dari Rp. 710,81 miliar menjadi Rp. 816,48 miliar.
Kenaikan terbesar terjadi pada beban tenaga kerja. Pos ini meningkat 2,27 persen dari Rp. 470,52 miliar menjadi Rp. 481,18 miliar. 

Dari sisi kualitas aset, terdapat peningkatan risiko meski masih terkendali. Rasio Non Performing Financing (NPF) Gross naik tipis dari 2,55 persen pada kuartal III-2024 menjadi 2,61 persen pada kuartal III-2025.Walau masih berada di bawah ambang batas aman industri perbankan syariah, kenaikan NPF tersebut menjadi sinyal adanya tekanan pada segmen pembiayaan tertentu.

Kondisi ini tidak menunjukkan adanya keseimbangan dengan  peningkatan produktivitas sumber daya manusia pada bank RIau Kepri itu.hal itu di terlihat dari rasio return on equity (ROE) juga turun dari 10,03 persen menjadi 9,14 persen di Juni 2025. Tekanan pada ROA dan ROE menandakan kurang optimalnya kemampuan perseroan dalam menghasilkan keuntungan atas modal yang dimiliki.

Bagi kami DPD LSM Gempur Riau berbagai permasalahan di atas terlebih terkait meningkatnya beban operasional yang melonjak 14,87 persen, dari Rp. 710,81 miliar menjadi Rp. 816,48 miliar. yang mana Kenaikan terbesar terjadi pada beban tenaga kerja itu perlu kita dan teman-teman aktivis sikapi bersama ,kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah tidak ada gerakan rasionalisasi biaya dari beban tersebut.

Tentunya hal tersebut saat itu tidak terlepas dari kinerja bank yang dipimpin Helwin Yunus sebagai direktur pembiayaan sekaligus pelaksana tugas direktur utama pada paruh pertama tahun 2025.

“Yang mana dari hasil RUPS-LB kemarin ada sejumlah nama-nama termasuk  Helwin Yunus masuk dalam daftar nama yang diusulkan ke Otoritas jasa keuangan dengan posisi Direktur utama,” katanya.

Khusus terkait nama-nama yang diajukan kepada OJK itu kami DPD LSM Gempur Riau meminta OJK untuk benar-benar melaksanakan fungsi utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan Fit and Proper Test (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan).

“Kami meminta dalam memberikan persetujuan OJK mesti juga melihat dari rekam jejak serta yang terpenting integritas dari masing-masing individu.baik mereka yang berasal dari internal bank Riau Kepri Syariah sendiri maupun dari unsur pemerintah Provinsi Riau,” katanya.

“Karena disamping keilmuan, integritas dari seorang pemimpin itu sangat diperlukan. Kami harap ojk tidak ragu-ragu dan tegak lurus untuk menolak jika calon yang diusulkan mempunyai rekam jejak kurang baik,” ulas Hasanul Arifin.

Karena dalam memimpin Bank sebesar Riau Kepri Syariah yang nasabah serta mitra bisnisnya telah terkondisi secara aktif ini tidaklah menjadi suatu kesulitan lagi seperti halnya memimpin Bank umum lainnya, demikian katanya.

Apalagi yang disulitkan,jika dilihat dari sisi modal ,sumbernya sudah jelas dari APBD pemerintah.Totalnya diperkirakan terdapat 21 pemegang saham dari unsur pemerintahan yang terdiri dari 2 ;

1. Pemerintah Provinsi yaitu Pemerintah Provinsi Riau (Pemegang Saham Pengendali).
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) serta 19 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersebar di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 
3. Kata Ketua Gempur tersebut, “jika dilihat dari sisi nasabah yang wajib memiliki Rek bank Riau Kepri syariah dari unsur PNS dan PPPK saja kemungkinan mencapai 150.000 orang. Perkiraan hitungan tersebut belum termasuk THL dan lainnya,juga belum termasuk kurang lebih 2500 SDM yang ada pada Bank Riau Kepri syariah sendiri serta beberapa para pengusaha yang bermain dalam seluruh lingkup pemerintahan pemegang saham”.

Selanjutnya mengenai aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh Gerakan mahasiswa pemuda masyarakat peduli bumd provinsi Riau (GMPMP Bumd) provinsi Riau, harap Hasanul Arifin, “kami sepenuhnya mendukung teman-teman untuk konsisten melaksanakan rencana tersebut agar tuntutan sebagaimana yang sudah dipublikasikan terbit dapat tersampaikan”.

“Kami juga mendorong lembaga-lembaga penegak hukum di Riau dan Kepri bahkan KPK dan Kejaksaan Agung RI sekalipun untuk proaktif menyikapi berbagai permasalahan yang mencuat di bank Riau Kepri Syariah selama ini, baik yang telah dilaporkan maupun yang lagi berproses,” pungkasnya.

Konfirmasi kepada Pemimpin Bagian (Pinbag) Komunikasi Korporasi dan Investor Relation di Divisi Sekretariat Perusahaan PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), Ika Irawan, belum menjawab.**