Sikapi Dualisme Kepengurusan PSHT, Polres Mesuji dan Pemkab Fasilitasi Pertemuan 

Sikapi Dualisme Kepengurusan PSHT, Polres Mesuji dan Pemkab Fasilitasi Pertemuan 

CYBER88 | Mesuji -- Adanya dualisme kepengurusan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Kabupaten Mesuji Lampung, mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah. 

Perseteruan kedua kubu tersebut akhirnya difasilitasi untuk duduk bersama oleh Kapolres Mesuji AKBP Alim bersama Wakil Bupati Mesuji Hj. Haryati Cendralela, Senin (19/4/2021) sore kemarin.

Pertemuan yang digelar di Aula Tribrata Endra Dharma Laksana tersebut dihadiri langsung Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kodri dan Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun (PSHTPM) yang diwakili Suharman. Sementara wakil bupati didampingi asisten satu kabupaten Mesuji Indra Kusuma beserta Kasbangpol kabupaten Mesuji 

Baca Juga : Saiful Anwar S.H : Kisruh Dualisme Pengurusan PSHT, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Segera Ambil Kebijakan Sesuai Hukum Nyata

"Dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Mesuji Menyampaikan mengenai legalitas kedua belah pihak pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan karena ini sudah wewenang Menteri Hukum dan HAM, yang mempunyai hak mutlak dan bisa membuat keputusan, “tutur Wabup

“Kami Pemerintah daerah kabupaten Mesuji akan mengadakan pembahasan khusus mengenai legalitas kedua belah pihak sesuai dengan regulasi keterbukaan publik yang seadil-adilnya, “Kata Candralela.

“Kedua belah pihak pengurus organisasi saya fikir sama sama mempunyai Niat yang baik untuk Kabupaten Mesuji, jaga kekompakan, jaga keamanan, kenyamanan dan ketentraman serta berjalan dulu apa adanya sampai menunggu proses pertemuan selanjutnya, “Harap Candralela

Baca Juga : Kesbangpol : Kepengurusan Dasikun dari PSHT Pengurusan M. Taufik SH MH terdaftar dipropvinsi lampung Berdasarkan Legalitas

Selesai acara dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama, serta berfoto bersama. 
Sebelumnya diberitakan, Kedua belah pihak sama sama mengatakan pihaknya kepengurusan yang sah sesuai legalitas hukum.

Kepengurusan itu mengacu pada dualisme di tingkat pusat, ada yang berpusat sama sama Madiun, ada yang Pengikut Drs. H. Muhammad Taufik SH MH ada yang Pengikut Drs. Muerdjoko. (Edy iswanto/Ferri fs)

Komentar Via Facebook :