Tak Ada Papan Proyek, Pekerjaan Hotmix di Desa Bojong Cideres Disoal Warga. Kades: Belum Dipasang

Tak Ada Papan Proyek, Pekerjaan Hotmix di Desa Bojong Cideres Disoal Warga. Kades: Belum Dipasang

CYBER88 | Majalengka -- Terkait pekerjaan Hotmix Gang, di Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Jawa barat, yang mendapat sorotan dari beberapa warga yang menilai tidak transparan karena tak ada papan proyek, Usep, Kepala Desa menjelaskan, bahwa Papan inpormasi ada cuma belum dipasang.

Papan inpormasi ada cuma belum dipasang dan barusan saya kontek Ambang nanti akan dipasangkan, “Katanya saat dihubungi Cyber88.co.id melalui pesan WhatsApp Sabtu (13/11/2021).

Ia pun menginformasikan, pekerjaan hotmik jalan lingkungan di dua blok yang kini sedang berjalan menggunakan anggaran dana desa.
 
“Itu pekerjan Hotmix menggunakan angarannya dana desa tahapan ke 3 dengan anggaran, Rp.154,901,000. Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan yakni Panjang 1,151,25 m lebar 120 m dibagi 2 dusun. kalau TPK nya adalah Ambang, “Jelas Usep.

Sebelumnya, Cyber88.co.id menyambangi tempat pelaksanaan kegiatan hotmix tersebut. Pantauan awak media, tidak ada papan informasi/papan proyek. Hal itulah yang membuat warga menilai tidak ada transparansi dalam realisasi anggaran dana desa. 

Pekerja di lokasi pun saat ditanya siapa pelaksananya, mereka mengatakan tidak mengetahui dan mengarahkan pada Ambang yang ternyata menurut keterangan Kepala Desa merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun Ambang tak berhasil ditemui awak media.

Menyikapi hal itu, Agung, Ketua DPCLSM Penjara Kujang Majalengka mengatakan, mestinya dalam kegiatan pekerjaan yang didanai oleh anggaran dari pemerintah, harus ada papan informasi, supaya masyarakat tau berapa nilai anggarannya? Sumber dana darimana? Volumenya berapa? Dan tentunya, TPKnya siapa? 

Hal itu perlu dilakukan supaya masyarakat tidak curiga dan menganggap realisasi dana desa tidak transparan, “Ucapnya.

Dia pun menjelaskan, dalam  UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) itu sudah dijelaskan papan inpormasi harus ada. 

Hal tersebut dijelaskan juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010. Jadi…ya wajar saja kalau sebagian masyarakat yang faham akan aturan mencurigai ada ketidak beresan, “Ujar Agung. (Tatang).

Komentar Via Facebook :