Lohy Soroti Keterlambatan Proyek Jalan di Maluku, BPJN Ungkap Kendala Alokasi Anggaran
CYBER88 | AMBON — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, menyoroti keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur jalan serta belum adanya kepastian waktu realisasi usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Sorotan tersebut disampaikan Lohy dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat itu, Lohy meminta penjelasan Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, mengenai mekanisme pengusulan program IJD, khususnya usulan pemerintah daerah yang telah disampaikan sejak Juni untuk dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya.
Menurut Lohy, proses pengusulan program IJD selama ini melalui tahapan berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, BPJN hingga pemerintah pusat.
Namun, ia mempertanyakan kepastian waktu realisasi usulan tersebut. Sebab, dalam pelaksanaannya, sejumlah program IJD justru baru mulai berjalan menjelang akhir tahun anggaran.
“Kalau usulan sudah disampaikan sejak Juni, kira-kira gambaran dari Balai apakah bisa berjalan tahun depan atau awal tahun depan? Sebab, selama ini pelaksanaan IJD terkadang baru berjalan sekitar Oktober atau November,” ujarnya.
Selain persoalan pengusulan, Lohy juga menyoroti keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur oleh kontraktor. Ia meminta agar pekerjaan yang telah memiliki kontrak dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati.
Menurutnya, keterlambatan proyek tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang membutuhkan akses jalan dan infrastruktur pendukung.
Ia mengingatkan, berdasarkan pengalaman pengawasan sebelumnya, masih terdapat pekerjaan yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan sehingga harus dilanjutkan pada tahun berikutnya dan berpotensi dikenakan denda keterlambatan.
“Kalau bisa, apa yang sudah dijanjikan dan sesuai kontrak harus diselesaikan tepat waktu. Kalau kontraknya sampai 31 Desember, maka diharapkan pekerjaan itu benar-benar selesai pada 31 Desember,” tegasnya.
Lohy berharap BPJN Maluku memperkuat pengawasan terhadap penyedia jasa agar pelaksanaan proyek lebih terukur dan tidak terus mengalami keterlambatan.
Ia juga memahami kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan serta faktor cuaca yang dapat memengaruhi pekerjaan di lapangan. Namun, menurutnya, kendala tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan dan pengawasan sejak awal.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menjelaskan bahwa pengusulan program IJD diawali oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing ruas jalan.
Pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi bertanggung jawabk mengusulkan ruas jalan yang membutuhkan penanganan sekaligus melengkapi dokumen readiness criteria (RC) atau kriteria kesiapan teknis sebagai persyaratan pengusulan.
Setelah persyaratan terpenuhi, usulan diproses secara berjenjang untuk diverifikasi BPJN sebelum diteruskan kepada direktorat terkait di Kementerian Pekerjaan Umum.
Ulwan menegaskan, BPJN Maluku memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kelengkapan teknis usulan. Namun, keputusan akhir mengenai ruas jalan yang mendapat penanganan berada pada pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kesiapan dokumen, prioritas program, dan ketersediaan anggaran.
Terkait keterlambatan pekerjaan, Ulwan mengakui terdapat sejumlah paket pekerjaan, khususnya program IJD, yang menghadapi kendala akibat keterlambatan keluarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Ia mencontohkan paket IJD tahun anggaran 2025 yang baru memperoleh kepastian alokasi sekitar Oktober. Akibatnya, waktu pelaksanaan menjadi terbatas karena pekerjaan harus segera dimulai pada November.
Dalam kondisi tersebut, BPJN melakukan mitigasi dengan mempertimbangkan skema kontrak tahun jamak atau multiyears apabila memungkinkan, terutama untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
“Kalau alokasi anggaran baru keluar pada Oktober, sementara pekerjaan harus dimulai November, tentu waktu pelaksanaannya sangat terbatas. Karena itu, dilakukan mitigasi agar pekerjaan yang tidak memungkinkan diselesaikan dalam satu tahun dapat dipertimbangkan melalui skema multiyears,” jelasnya.
Ulwan menambahkan, keterlambatan keluarnya alokasi anggaran merupakan faktor di luar kewenangan langsung BPJN. Meski demikian, pihaknya berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku dapat berjalan sesuai target.
Ia berharap koordinasi antara BPJN dan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama dalam mempersiapkan dokumen usulan, sehingga program penanganan jalan dapat diproses lebih awal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.


Komentar Via Facebook :