IPPK Klaten Gerakkan 65 SMP Jadi Sekolah Berintegritas, Pensiunan Pendidikan Turun Tangan Lawan Korupsi

IPPK Klaten Gerakkan 65 SMP Jadi Sekolah Berintegritas, Pensiunan Pendidikan Turun Tangan Lawan Korupsi

CYBER88 | KLATEN** – Semangat pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran dunia pendidikan. Menanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak dini dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun generasi yang berkarakter serta memiliki keberanian menolak praktik korupsi.

Komitmen tersebut ditunjukkan Insan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Klaten melalui gerakan sekolah berintegritas. Organisasi yang beranggotakan para purnakaryawan pendidikan ini mulai menggerakkan 65 SMP di Kabupaten Klaten untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan sekolah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) sekolah berintegritas bagi kepala sekolah SMP se-Kabupaten Klaten. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung SMP Negeri 2 Klaten, Rabu (18/11/2026), dengan menghadirkan pemateri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, jajaran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), para kepala SMP, serta komunitas antikorupsi Kabupaten Klaten.

Ketua IPPK Kabupaten Klaten, Joko Sutrisno, menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi atau sekadar seremoni memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap 9 Desember.

Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu melahirkan pribadi yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

"Yang paling mendasar adalah kejujuran. Anak-anak harus dibiasakan jujur sejak dini. Jangan sampai sekolah hanya mengajarkan teori, tetapi praktik kehidupan sehari-harinya justru tidak mencerminkan nilai-nilai integritas," ungkap Joko.

Ia menjelaskan, tindak lanjut kegiatan tersebut akan diarahkan pada pembentukan budaya sekolah berintegritas melalui berbagai langkah nyata. Di antaranya penyampaian pesan-pesan antikorupsi dalam setiap kegiatan sekolah, pemasangan spanduk atau papan imbauan antikorupsi, serta penyelenggaraan lomba poster dan kegiatan edukatif yang melibatkan siswa maupun guru.

Selain itu, kepala sekolah dan tenaga pendidik diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan kedisiplinan.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi materi pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga diterapkan dalam seluruh aktivitas dan tata kelola sekolah.

Joko menambahkan, gerakan sekolah berintegritas tersebut dirancang secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Klaten.

Setelah sosialisasi bagi kepala SMP, agenda berikutnya adalah pencanangan sekolah berintegritas tingkat SMK se-Kabupaten Klaten yang dijadwalkan pada 8 Desember 2026 di SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara.

Selanjutnya, pada 9 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, akan dilaksanakan pencanangan sekolah berintegritas tingkat SMA se-Kabupaten Klaten di SMA Negeri 3 Klaten.

Sementara itu, puncak rangkaian kegiatan direncanakan berlangsung pada 15 Desember 2026 sekaligus dengan pencanangan sekolah berintegritas tingkat SMP se-Kabupaten Klaten. Adapun lokasi pelaksanaan masih menunggu kepastian.

Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa keterlibatan IPPK dalam gerakan tersebut merupakan wujud pengabdian para purnakaryawan pendidikan yang tetap ingin berkontribusi bagi masyarakat meskipun telah memasuki masa pensiun.

Ia berharap pengalaman panjang para pensiunan di dunia pendidikan dapat terus dimanfaatkan untuk membangun lingkungan sosial yang lebih baik, termasuk melalui gerakan antikorupsi dan pemberdayaan komunitas pendidikan.

"Kami ini memang pensiunan pendidikan, tetapi bukan berarti setelah pensiun berhenti mengabdi. Kami masih ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, termasuk melalui gerakan antikorupsi dan pemberdayaan komunitas pendidikan," tegasnya.

Melalui gerakan ini, IPPK Klaten berharap sekolah dapat menjadi salah satu benteng utama dalam membangun budaya antikorupsi. Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus dimulai dengan membentuk karakter generasi muda yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab sejak dini.
 

Komentar Via Facebook :