Milyaran Dana Pembangunan, Realitas Siswa SD Negeri 6 Kaur Belajar di Atas Tikar

CYBER88 | KAUR -- Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan pemerintah pusat di Kabupaten Kaur senantiasa diharapkan membawa perbaikan sarana pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah. Namun, realitas yang terjadi di SD Negeri 6 Kaur memunculkan kisah yang menyayat hati sekaligus menjadi catatan penting bagi semua pihak.
 
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, program revitalisasi di SD Negeri 6 Kaur memiliki nilai bantuan sebesar Rp1.096.450.914, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, dan dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
 
Namun, di tengah pembangunan yang berjalan, pemantauan di lapangan menemukan kondisi proses belajar dan mengajar yang jauh dari standar layak. Ruang kelas yang digunakan siswa saat ini tidak memiliki meja dan kursi. Para siswa terpaksa duduk di atas tikar yang digelar di lantai ruangan yang kondisinya belum selesai sepenuhnya, dengan atap yang masih terbuka dan lantai yang tampak tidak terawat.
 
Belajar di atas lantai bukanlah hal yang ideal. Anak-anak membutuhkan kenyamanan, keamanan, dan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007 mewajibkan setiap ruang kelas dilengkapi dengan meja dan kursi yang memadai bagi peserta didik serta lingkungan yang aman dan nyaman.
 
Program revitalisasi seharusnya tidak mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak selama proses pembangunan berlangsung. Sebelum pekerjaan dimulai, seharusnya sudah disiapkan solusi tempat belajar sementara yang tetap memenuhi standar pendidikan — bukan membiarkan siswa belajar dalam kondisi yang serba terbatas.
 
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi terkait berapa lama siswa harus belajar dalam kondisi seperti ini, serta langkah konkret apa yang akan dilakukan pihak sekolah, P2SP, maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur untuk segera memperbaiki situasi tersebut.
 
"Kami tidak menuduh siapa pun salah. Namun, di tengah anggaran yang mencapai lebih dari satu miliar rupiah, sangat wajar jika masyarakat berharap hak dasar anak-anak untuk belajar dengan layak tidak terabaikan. Semoga ini menjadi perhatian bersama, dan solusi segera ditemukan demi masa depan pendidikan di Kabupaten Kaur," ujar perwakilan pemantau.
 
Pihak terkait diharapkan segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini, sehingga pembangunan yang sedang berjalan tidak justru merugikan siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program tersebut. [riko]