Kades Pangauban: Uang Rp.600 Ribu dapat Dibelanjakan Dimana Saja Sesuai Kebutuhan KPM, Tak Mesti di Agen/E-waroeng
CYBER88 | Bandung -- Pemerintah melalui Kementrian Sosial RI mempercepat penyaluran program bantuan program sembako untuk priode Januari, Februari dan Maret 2022. Dalam penyalurannya kepada Penerima Keluarga Manfaat (KPM) Kemensos menggandeng PT Pos sebagai penyalur dana bantuan tersebut
Moch. Ajidin, S.Pd., Kepala Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung menjelaskan, uang sebesar Rp.600ribu yang diterima KPM dapat dibelanjakan dimana saja sesuai kebutuhan. Selain itu, uang tersebut tidak harus dibelanjakan seketika di warung tertentu.
“Dan hal yang lebih penting, usai menerima bansos Rp.600 ribu ini, KPM tidak perlu memberikan pertanggungjawaban berupa nota-nota belanja serta foto-foto bukti barang belanja berupa sembako, “Ujar Ajidin pada Cyber88.co.id saat ditemui dikediamannya.
Dijelaskannya bahwa sesuai dengan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin no 29/6/SK/HK.01/2022 tentang juknis percepatan penyaluran bantuan program sembako Januari, Februari, Maret 2022, kata dia, maka dana bantuan tersebut diperuntukan untuk membeli bahan pangan yang memiliki gizi seimbang.
Soal dimana KPM membelanjakan bahan pangan tersebut, kata Ajidin, itu diserahkan sepenuhnya kepada KPM
“Jadi tidak ada aturan harus membelanjakan di e-warung tertentu. Setelah dana diterima oleh KPM, ya itu sudah menjadi wewenang KPM untuk membelikan kebutuhan pangannya dimana saja, sesuai keinginannya,” kata dia.
Yang penting, kata Ajidin, dana tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin serta mineral.
“Untuk karbohidrat, misalnya nasi, jagung sagu. Untuk protein hewani seperti telur, daging ayam, daging sapi, juga ikan, protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe tahu,” katanya.
Sementara untuk kategori vitamin dan mineral, kata Ajidin, yaitu semacam sayur-sayuran dan buah-buahan.
Mengenai adanya informasi yang menyebutkan bahwa KPM harus memberikan bukti-bukti berupa nota pembelanjaan serta foto-foto barang-barang yang dibelanjakan, Ajidin menegaskan tak ada aturan seperti itu dalam Juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen.
“Jadi setelah dana program sembako tersebut diterima KPM, maka selanjutnya hal itu diserahkan kepada KPM dalam hal pembelanjaannya,” tegasnya".
Hanya saja pemerintah menegaskan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk bahan pangan yang memenuhi empat kriteria tersebut.
Seperti diketahui, program bansos BPNT Rp.600ribu ini sempat menjadi polemik di masyarakat penerima bantuan.
Penyebabnya, di sebagian daerah, masyarakat penerima bantuan digiring untuk membelanjakan uang bansos Rp.600ribu tersebut di e-warung yang telah ditentukan dengan berbagai alasan.
Ironisnya, ketika masyarakat membeli di e-warung yang telah ditentukan, muncul sejumlah permasalahan, seperti harga yang lebih mahal hingga kualitas barang yang tidak bagus.
Hal ini kemudian membuat para KPM bereaksi. Apalagi uang bantuan sebesar Rp.600ribu tersebut harus dibelanjakan seketika. (Roby)


Komentar Via Facebook :