Ajukan Pinjaman Rp140 Miliar Diduga Gunakan RATLB Ilegal, Akankah Mantan Ketua Koppsa M Mustaqim Jadi Tersangka?
Wakil Direktur Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR), Rolan Aritonang.
CYBER88 | Pekanbaru – Kasus pengajuan pinjaman kredit senilai Rp83 miliar yang kemudian membengkak menjadi Rp140 miliar oleh mantan Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (Koppsa M), Mustaqim, kepada Bank Mandiri Cabang Palembang pada 9 Februari 2013 lalu, kini memasuki babak baru.
Pengajuan pinjaman yang diduga menggunakan dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RATLB) ilegal tersebut berbuntut panjang. Kasus dugaan manipulasi persyaratan pengajuan kredit itu telah dilaporkan Ketua Koppsa M definitif, Nusirwan, ke Polda Riau.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau bahkan telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan hingga gelar perkara.
Setelah gelar perkara dilaksanakan pada 2 Februari 2026, muncul pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan kasus tersebut. Apakah Mustaqim, selaku mantan Ketua Koppsa M yang diduga mengajukan pinjaman menggunakan dokumen bermasalah, akan segera ditetapkan sebagai tersangka?
Wakil Direktur Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR), Rolan Aritonang, mempertanyakan keseriusan penanganan perkara tersebut. Menurutnya, dugaan penggunaan dokumen RATLB ilegal untuk mengajukan pinjaman Rp140 miliar telah menimbulkan persoalan hukum yang berdampak terhadap petani anggota Koppsa M.
“Kasus dugaan pemakaian hasil RATLB ilegal untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp140 miliar ke Bank Mandiri Cabang Palembang oleh Ketua Koppsa M periode 2013–2016, Mustaqim, telah berimplikasi hukum dan sangat merugikan petani yang tergabung dalam Koppsa M. Kasus ini telah dilaporkan Ketua Koppsa M definitif, Nusirwan, ke Polda Riau dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/134/III/2025/SPKT/Polda Riau tertanggal 17 Maret 2025.
Polda Riau telah melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara pada 2 Februari 2026. Pasca gelar perkara, kami mempertanyakan apakah pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan pinjaman fiktif ini akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Apakah saudara Mustaqim sebagai aktor intelektual dalam kasus ini akan segera ditetapkan sebagai tersangka?” ujar Rolan, Senin (16/11/2026), di Pekanbaru.
Rolan yang juga mantan Ketua Komisi VII DPRD Riau itu menjelaskan, setelah laporan diterima, Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/98/III/Res.1.9/2025/Ditreskrimum tertanggal 26 Maret 2025.
Selain itu, Polda Riau juga telah mengirimkan surat bernomor B/88.c/II/RES.1.9/2026 tertanggal 13 Februari 2026 kepada Nusirwan mengenai pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP A1.3.
“Polda Riau diminta bersikap tegas, transparan, dan adil dalam mengungkap kasus pinjaman dana Rp140 miliar yang dilakukan mantan Ketua Koppsa M, Mustaqim. Sebab, kasus ini sangat merugikan petani yang tergabung dalam Koppsa M,” tegas Rolan yang juga dikenal sebagai politisi senior PDI Perjuangan Riau.
Lebih lanjut, Rolan mengungkapkan bahwa dalam proses penyelidikan, Polda Riau telah melakukan pemeriksaan, wawancara, dan klarifikasi terhadap sejumlah saksi, di antaranya Nusirwan, Darami Fauzia, Murniati, H. Maranis, S.Pd., Jalinus, Mohd. M.Ed., Zakir, Sudirman, Darwis Dani, Henramiko, Indrawati, Idris Khuwaisy Al Lathaf, serta Mustaqim.
Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti berupa fotokopi dokumen yang berkaitan dengan laporan Nusirwan.
“Pada akhirnya, Polda Riau melakukan gelar perkara untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut pada 2 Februari 2026 lalu,” kata Rolan.
Persoalan Bermula dari RATLB 2013
Rolan mengatakan, LAKR terus mengikuti dan memantau perkembangan penanganan kasus dugaan pinjaman Rp140 miliar oleh mantan Ketua Koppsa M, Mustaqim, kepada Bank Mandiri Cabang Palembang yang diduga menggunakan dokumen RATLB ilegal.
Menurutnya, persoalan ini bermula dari pelaksanaan RATLB Koppsa M pada 9 Februari 2013. Rapat tersebut digelar menyusul meninggalnya Ketua Koppsa M sebelumnya, Marzuki.
“RATLB dilaksanakan untuk memilih Ketua Koppsa M yang baru karena ketua sebelumnya, Marzuki, telah meninggal dunia. Tidak ada agenda lain dalam RATLB tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan Murniati dalam keterangannya pada persidangan gugatan wanprestasi oleh PTPN IV Regional 3 di Pengadilan Negeri Bangkinang,” ungkap Rolan.
Namun, menurut Rolan, belakangan muncul pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri Cabang Palembang dengan nilai yang disebut mencapai Rp140 miliar. Pengajuan tersebut diduga menggunakan dokumen hasil RATLB yang tidak sesuai dengan agenda rapat sebenarnya.
Ia menilai dugaan tersebut perlu diungkap karena agenda RATLB pada 9 Februari 2013 hanya untuk memilih ketua baru menggantikan Marzuki yang telah meninggal dunia.
Rolan juga menyebutkan, selama menjabat sebagai Ketua Koppsa M periode 2013–2016, Mustaqim hanya melaksanakan satu kali Rapat Anggota Tahunan (RAT), yakni pada 2014, dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus.
“Tidak pernah dilakukan RATLB yang membahas pengajuan pinjaman ke Bank Mandiri Cabang Palembang. Kalau ada dokumen hasil RATLB yang digunakan untuk pengajuan pinjaman tersebut, maka patut diduga dokumen itu merupakan hasil RATLB palsu atau ilegal,” pungkasnya.


Komentar Via Facebook :