Banyak Pengangguran. Warga Berharap Pemerintah Izinkan Pabrik Batako PT Tatanan Alam Segar Operasi Kembali

CYBER88 | KBB -- Warga Desa Nanggeleng mendesak kepada pemerintah melalui Dinas Teknis yakni Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat untuk mengizinkan pabrik PT Tatanan Alam Segar yang memproduksi batako di dua lokasi Kampung Ciperot dan Kampung Cigangsa agar diizinkan beroperasi kembali. 

“Ini kami dilakukan karena masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan guna  meraih  penghasilan buat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Ungkap Malik, Ketua RW yang menyebut mewakili masyarakat, dalam keterangan tertulis yang diterima Cyber88.co.id Sabtu (08/10/2022).

Malik menjelaskan, dengan ditutupnya PT Tatanan Alam Segar yang sudah sekitar satu tahun ini, dirasakan sekali dampaknya bagi masyarakat sekitar yang sebelumnya bekerja disini, kini tidak bisa bekerja lagi alias menganggur selama 9 bulan ini. 

“Hal ini akibat tindakan pemerintah yang secara sepihak menutup pabrik tersebut,”Ujar dia.

“Untuk itu kami  masyarakat sekitar yang dulunya  bekerja di perusahaan itu menuntut penyelesaian segera, agar secepatnya ada kepastian hukum, dan  kami bisa bekerja kembali buat  menafkahi keluarga," Sambung  Malik.

Menurutnya, penutupan perusahaan ini bermula dari adanya dugaan  proses hukum pencemaran limbah B3 yang sampai saat  belum jelas. Hal ini sangat merugikan warga sekitar, yang menggantungkan dirinya bekerja dan mendapatkan penghasilan dari sini.

“Tentunya Keinginan kami agar pabrik batako tersebut segera dibuka kembali, karena keberadaan pabrik ini mendatangkan manfaat bagi kami bisa segera bekerja disin,” tegas Malik.

Sementara itu, pemilik usaha dari PT Tatanan Alam Segar ini  tidak mengetahui persis kejadian yang menimpa usahanya. Hal ini , setelah ada inspeksi mendadak dari Lingkungan Hidup kemudian diberi Garis PPLH Line dan kembali didatangi selama tiga kali atas dugaan pencemaran Limbah B3.

“Setelah beres sidak terus di police line, nah setelah di police line beberapa hari langsung datang lagi ke lokasi. Mungkin tiga kali datang ke lokasi tempat usaha saya,” jelas H.Asep.

Menurutnya, usaha batako yang dibangunnya tengah menempuh izin warga, persoalan kasus yang menimpa dirinya dalam dugaan limbah B3 oleh lingkungan hidup, sampai saat ini  belum ada kelanjutan oleh DLH, padahal sembilan bulan sudah berlalu, sejak  mereka inspeksi mendadak dan ijin operasional perusahaan cetak batako itu dihentikan.

Ia pun berharap, pihak pemerintah melalui DLH untuk segera  memberikan penyelesaian dan  kepastian hukum, terhadap status perusahaan kami agar tidak berlarut-larut, dan kami pun berkomitmen siap melaksanakan segala sesuatu  yang telah menjadi rekomendasi pemerintah. (*)