Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Defisit APBN Oktober 2026 Terkendali

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan kinerja APBN hingga 31 Oktober 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

CYBER88 | Jakarta – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan kondisi yang tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan pendapatan negara, realisasi belanja yang sesuai jalur, serta defisit anggaran yang masih terkendali.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi APBN selama sepuluh bulan pertama tahun 2026 memperlihatkan perkembangan positif, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.

“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penerimaan negara ditopang sejumlah komponen utama. Penerimaan perpajakan dari sektor pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 23,2 persen.

Peningkatan tersebut sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik serta perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax.

Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen, terutama didorong kenaikan penerimaan bea keluar sebesar 43,4 persen akibat meningkatnya harga komoditas dan aktivitas hilirisasi.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi Rp551,8 triliun. Jumlah tersebut setara 120 persen dari target awal dan tumbuh 37 persen. Kontribusinya antara lain berasal dari penerimaan sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan.

Dari sisi pengeluaran, belanja negara hingga 31 Oktober 2026 terealisasi sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, realisasi belanja negara biasanya mengalami percepatan menjelang akhir tahun, terutama pada November dan Desember.

“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” ungkapnya.

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN hingga akhir Oktober tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer masih berada dalam posisi positif.

Menurut Suahasil, capaian tersebut masih sejalan dengan desain APBN 2026 yang menetapkan defisit sebesar 2,85 persen terhadap PDB.

“Defisit APBN 1,47% dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85% dari PDB,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Suahasil juga menegaskan bahwa defisit APBN bukan merupakan gambaran kerugian negara. Menurutnya, defisit merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dirancang untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian.

“APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegas Suahasil.

Pemerintah melalui APBN terus menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika ekonomi global.