Enggan Direlokasi, Ratusan Pedagang Pasar Mbilin Kayam Unjuk Rasa di Kantor DPRK

Enggan Direlokasi, Ratusan Pedagang Pasar Mbilin Kayam Unjuk Rasa di Kantor DPRK

Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Raja Ampat, Syamsuddin Nimanuhu.

CYBER88 | Raja Ampat – Ratusan pedagang pasar Mbilin Kayam di kota Waisai melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRK Raja Ampat , Papua Barat Daya, Senin (10/7/2023). Para pedagang menolak untuk dipindahkan ke pasar Sunon Bukor di Komplek Swaibon Pantai.

Aksi penolakan relokasi tersebut ditenggarai beberapa persoalan sehingga para pedagang menilai pasar Sunon Bukor tersebut tidak layak untuk dilakukan relokasi.

Setidaknya terdapat 8 (delapan) poin tuntutan dalam aksi tersebut. Diantaranya, pedagang menilai bahwa lokasi pasar Sunon Bukor jauh dari pemukiman warga. Selain itu, keberadaan pasar berhadapan dengan gunung, di bagia belakang terdapat laut dan bagian sisi kanan juga  dikelilingi laut.

Dengan kondisi tersebut sehingga pedagang menilai akan terjadi wilayah yang rawan longsor dan akan mengakibatkan penurunan ekonomi yang sangat buruk.

Selanjutnya para pedagang menyatakan, Pasar Sunon Bukor sebelumnya sudah pernah ditempati pada saat  seal Raja Ampat beberapa tahun lalu namun perkonomian gagal total karena pasar berada jauh dari pemukiman warga. Hal ini juga dikarenakan pusat perkonomian daerah masih berpusat di tengah kota waisai.

Para massa aksi juga menyoroti persoalan akses jalan yang yang dinilai belum layak, sehingga dapat mengakibatkan adanya rawan kecelakaan lantaran jalan yang berlubang dan sempit.

Poin tuntutan selanjutnya adalah terkait jaminan keamanan. Para pedagang menilai belum ada jaminan keamanan, sehingga barang dagang akan hilang serta akan terjadi kriminal lainya. di sisi lain, para pedagang juga menyoroti kapasitas pasar yang relatif kecil sehingga tidak bisa menampung semua pedagang.

Para pedagang juga mempersoalkan belum adanya pelabuhan untuk transportasi laut. Hal ini disinyalir akan mempersulit para pengunjung pasar yang menggunakan transportasi laut. Sementara poin selanjutnya, para pedagang menyatakan bahwa biaya transportasi baik roda dua dan roda empat yang mahal sehingga akan mengakibatkan kurangnya pengunjung.

Sementara poin yang terakhirnya adalah terkait limbah dari RSUD Raja Ampat. Para pedagang khawatir Limbah yang dihasilkan oleh RSUD akan mencemari air laut di sekitar pasar Sunon Bukor.

Kehadiran massa aksi di kantor DPRK Raja Ampat itu langsung ditemui dua anggota DPRK, yakni, Yardin dari Fraksi Demokrat dan Benoni Saleo, yang juga dari Fraksi Demokrat.

Menanggapi aksi tersebut, Yardin, mengemukakan, akan membawa pernyataan dan tuntutan para pedagang tersebut ke dalam rapat dewan, serta akan melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan di DPRK.

"Aspirasi ini akan kami terima dan selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat dengan unsur pimpinan di lembaga DPRK", ujarnya.

Sementara sebagian besar anggota DPRK Raja Ampat saat digelarnya aksi tersebut sedang tidak berada di tempat karena sedang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPD di Jakarta.

Komentar Via Facebook :