Ratusan Buruh Sumedang Gedor PT Hasasi Ajak Karyawan Ikut Unras

(Ratusan Buruh peserta Demo yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumedang menggugat, mengajakKaryawan Pt Hasasi Untuk satu rasa ikut demo) 

CYBER88  l Sumedang -- Sambil Longmuch ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumedang menggugat ((ABSM),  SPSI, PPB Kasbi, Peppsi KSN, Gobsi, dan KSPN melakukan aksi blokir di Jalan Bandung Garut dan mengajak rekan-rekan buruh pabrik Hasasi yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek Km 26 untuk turut melakukan Demo. Rabu (7/10/20)

Salah satu tuntutan dari gabungan Serikat Pekerja yang tergabung dalam ABSM tersebut  yakni mereka menolak Omnibuslaw yang kini sudah di sahkan oleh Pemerintah dan DPR.

Salah seorang buruh PT Hasasi International yang tidak mau di sebutkan namanya menyebutkan, mereka sempat bersitegang dengan pihak perusahaan saat rekan-rekan buruh dari perusahaan lain mengajak karyawan Hasasi untuk melakukan aksi demo. 

Tapi apa daya di perusahan tempat kami bekerja (Pt Hasasi) tidak ada serikat buruhnya, dan tadi rekan-rekan yang ngajak demo kepada karyawan hasasi seharusnya di tunggu dulu sampai karyawan hasasi keluar untuk ikut gabung demo bersama yang lain. 

Salah satu peserta demo mengatakan”Tadi sempat bersitegang dengan perusahaan Hasasi yang tidak mau mengeluarkan perwakilan buruhnya untuk ikut aksi. 

Kami akan terus menyisir perusahaan yang tidak mau mengeluarkan perwakilanya untuk ikut aksi.Ujarnya.

Dikarenakan, ini sangat penting apabila Omnibuslaw disetujui maka akan hancurlah para pekerja yang ada di Indonesia,” kata Slamet salah satu peserta demo.

Dampak buruk dari omnibuslaw nantinya akan banyak buruh yang dirampas hak haknya. “Aksi ini akan terus berlanjut yakni tanggal 23 Maret 2020 kami akan melakukan aksi serupa.

 Karena ada info dari Pusat 70 persen DPR sudah menyetujuinya. Maka apabila April disahkan maka kami akan melakukan Mogok Nasional,” tandasnya.

Ketua DPC Gobsi Kabupaten Sumedang, Asep Budiman, menyebutkan jika DPR RI mengesahkan omnibuslaw maka dia menyebut hal itu sudah kelewat batas.

“Apabila bila DPR RI Pusat mau menyetujui omnibuslaw, benar adanya bahwa dari pusat sudah hampir 70 persen DPR RI mau menyetujuinya. 

Maka satu dari kami kaum Buruh, Lawan dan Lawan ketidakadilan ini,” tandas Asep.

Kontributor : (Yati Rohayati KP)