DPRD Kabupaten Pandeglang Menandatangani Fakta Integritas Dukungan Penolakan RUU Omnibus Law

DPRD Kabupaten Pandeglang Menandatangani Fakta Integritas Dukungan Penolakan RUU Omnibus Law

CYBER88 | Pandeglang -- Mahasiswa, Pelajar, buruh dan masyarakat yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Ormawa se Kabupaten Pandeglang kembali menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis(15/10/2020).

Para pengunjuk rasa bergantian berorasi menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPRD, tuntutan dari mereka di antaranya, cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, DPRD Kabupaten Pandeglang harus menyatakan sikap menolak Omnibus Law, Wujudkan reforma agraria sejati, hentikan segala bentuk kriminalisasi, dan tindakan refresif terhadap aktivis rakyat dan mahasiswa yang dilakukan oleh aparat keamanan, bebaskan masa aksi yang di tangkap oleh pihak keamanan di berbagai daerah, sahkan RUU PKS dan wujudkan kampus ramah perempuan.

Para pengunjuk rasa meminta agar Ketua DPRD keluar untuk duduk bersama dengan mereka agar aspirasi mereka bisa langsung di dengar oleh anggota DPRD kabupaten Pandeglang.

Para pengunjuk rasa sudah tidak sabar dan mulai merusak pagar kawat yang sudah di pasang oleh pihak Polres Pandeglang untuk antisipasi keamanan jalannya aksi unjuk rasa ,tetapi Kapolres AKBP Sofwan Hermanto,S.I.K, M.H, M.I.K, yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa dengan sigap menenangkan para pengunjuk rasa bahwa akan menghadirkan Ketua DPRD untuk keluar menemui pengunjuk rasa.

Tidak berselang lama ketua DPRD TB.Udi Juhdi  beserta wakil Ketua II dan wakil Ketua III keluar menemui pengunjuk rasa , dan mereka pun duduk bersama dan berdialog membahas penolakan UU Omnibus Law , akhirnya TB.Udi dan dua orang wakilnya sepakat menandatangani fakta integritas untuk mendukung penolakan UU Omnibus Law yang akan di sampaikan ke DPR RI.

Usai penandatanganan fakta integritas, aksi yang bejalan dengan damai  membubarkan diri dengan kondusif.

Usai aksi unras. Cyber88.co.id menemui ketua DPRD TB.Udi Juhdi di tempat terpisah. Ia membenarkan bahwa telah menandatangani Fakta Integritas dan mendukung atas aspirasi yang mereka sampaikan, ujar TB.Udi.

Bentuk dukungan penolakan UU Omnibus Law ini bukan ke Lembagaan yang menolak secara langsung,” tutup TB.Udi. (Edwin.S)

Komentar Via Facebook :