Pro Kontra Pernyataan Pangdam Jaya “Ormas Tak Taat Hukum Bisa Dibubarkan”
CYBER88 | Jakarta -- Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman “semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia". Bahkan, Pangdam Jaya, mengatakan "apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan".
pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berawal saat dirinya merespons video viral yang memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizieq Syihab (HRS) dilakukan oleh orang berbaju loreng. Dudung mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya.
Pernyataan Pangdam Jaya ini mendapatkan respn dari berbagai pihak. Ada yang pro…dan ada yang kontra.
Salah satunya, politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang menilai pernyataan Pangdam Jaya itu memiliki dasar hukum.
Menurutnya, apa yang disampaikan Pangdam Jaya itu memiliki dasar hukumnya sebagaimana Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Seperti diketahui, “Pasal 59 ayat (3) yang di dalamnya menyebutkan: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Maka, pelanggaran terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut dapat dikenai sanksi. Mulai peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara, hingga pencabutan izin ormas.
“Dalam pasal selanjutnya, terutama Pasal 61, disebutkan sanksi yang tegas. Dari peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara, hingga pencabutan izin badan hukum terhadap ormas yang melanggar ketentuan itu.
Sementara itu, politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pernyataan Pangdam Jaya ini dianggap offside dan sudah melanggar tujuan pokok fungsi (tupoksi) dan kewenangannya sebagai TNI.
Tak hanya itu, Wakil Ketua DPP Gerindra ini, berpendapat Pangdam Jaya harus dicopot dari jabatannya.
TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial seperti di daerah Papua, begitu bahasa yang dikutip Cyber88.
Lepas dari persoalan pro-kontra di kalangan elit politik versus pemerhati kebijakan publik -- di lapangan Cyber88 banyak menemukan fakta dan Informasi-informasi bahwa keberadaan baliho-baliho serta spanduk bergambar "Imam Jumbo" Rizieq Shihab itu bukan sekedar tidak tertib tetapi berdampak juga pada persoalan psikologis masyarakat luas karena narasinya yang prokovatif, menimbulkan kecemasan, ketakutan, sebab banyak digunakan oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum di masyarakat yang memang dikenal benalu di tengah kehidupan bermasyarakat.
Namun sayangnya, selama ini ada pembiaran dan pihak pemerintah melalui instrumennya yang ada di tingkat bawah (walikota, kecamatan, kelurahan) tidak melakukan tindakan tegas sehingga oknum-oknum di masyarakat itu semakin merasa ditakuti dan semakin menambah ketakutan di masyarakat dengan cara "meminjam pengaruh negatif" baliho-baliho atau spanduk bergambar Imam Jumbo itu.
"Masyarakat yang masih waras, ingin damai, tidak perlu ada yang bikin gaduh dan menyebar ketakutan di tengah kehidupan bermasyarakat pastinya sangat mendukung tindakan tegas aparat (TNI, Polri, dan Satpol PP) dalam membersihkan baliho dan spanduk yang beraura menakutkan itu. Selebihnya, jangan pernah ada pembiaran lagi jika diketahui itu bisa mengancam rasa aman masyarakat dan cuma menimbulkan ketakutan," begitu pendapat seorang warga yang selama ini sudah kelewat jengkel dengan adanya pembiaran.


Komentar Via Facebook :