Kredit Program Perumahan Tembus Rp29,18 Triliun, Sudah Disalurkan kepada 119.791 Debitur

Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program Perumahan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

CYBER88 | Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp29,18 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara 70,04 persen dari target sebesar Rp41,66 triliun, dengan total penerima pembiayaan mencapai 119.791 debitur.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program Perumahan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran KPP terbagi dalam dua kategori, yakni pembiayaan dari sisi permintaan rumah dan penyediaan rumah.

"Berdasarkan data kinerja penyaluran KPP per 31 Oktober 2026, pembiayaan sisi permintaan rumah mencapai Rp19,14 triliun dengan 115.671 debitur. Sementara itu, pembiayaan sisi penyediaan rumah mencapai Rp10,04 triliun dengan 4.120 debitur," ujar Maruarar.

Menurutnya, capaian tersebut memperlihatkan peran penting KPP dalam memperluas akses pembiayaan sektor perumahan. Program ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan hunian layak, tetapi juga mendukung pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem pembangunan perumahan.

Dari sisi permintaan, pembiayaan diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian. Sedangkan dari sisi penyediaan, kredit diberikan untuk mendukung kegiatan usaha, termasuk pengembangan dan penyediaan rumah.

Berdasarkan persebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi kawasan dengan penyaluran KPP terbesar, yakni mencapai Rp18,48 triliun dengan 86.333 debitur.

Posisi berikutnya ditempati Sumatera dengan penyaluran Rp4,10 triliun kepada 14.429 debitur. Kemudian Sulawesi mencatatkan Rp2,45 triliun dengan 6.850 debitur.

Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara memperoleh penyaluran Rp1,83 triliun dengan 4.936 debitur. Adapun wilayah Maluku dan Papua mencatatkan pembiayaan sebesar Rp405,08 miliar kepada 1.015 debitur.

Data tersebut menunjukkan penyaluran KPP telah menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, distribusi pembiayaan masih didominasi Pulau Jawa sehingga pemerataan akses pembiayaan menjadi perhatian untuk memperluas manfaat program ke daerah lainnya.

Pada tingkat provinsi, Jawa Tengah menjadi daerah dengan penyaluran KPP terbesar, yakni sekitar Rp6,62 triliun. Disusul Jawa Timur sebesar Rp4,78 triliun dan Jawa Barat mencapai Rp4,59 triliun.

Dua provinsi lainnya yang masuk lima besar adalah Sulawesi Selatan dengan penyaluran sekitar Rp1,36 triliun serta Bali sebesar Rp1,08 triliun.

Besarnya penyaluran di sejumlah provinsi tersebut dinilai mencerminkan tingginya kebutuhan dan aktivitas pembiayaan perumahan. Selain membantu masyarakat memperoleh rumah, penyaluran kredit juga berpotensi menggerakkan perekonomian melalui aktivitas pengadaan bahan bangunan, jasa konstruksi hingga pengembangan perumahan.

Dari sisi lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan penyaluran terbesar, yakni sekitar Rp13,34 triliun dengan 89.176 debitur.

Selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyalurkan sekitar Rp6,50 triliun kepada 9.955 debitur. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan penyaluran Rp2,70 triliun dengan 3.729 debitur.

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan sekitar Rp2,40 triliun kepada 7.695 debitur.

Maruarar menegaskan, kolaborasi pemerintah dan lembaga perbankan menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan. Dukungan tersebut diperlukan agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan program.

Selain memperluas pembiayaan bagi masyarakat, pemerintah juga mendorong dukungan terhadap pelaku usaha di sektor perumahan. Keterlibatan pengembang, pedagang bahan bangunan, hingga penyedia jasa konstruksi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan rantai pasok pembangunan hunian sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Kementerian PKP, lanjut Maruarar, akan terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan agar semakin inklusif dan tepat sasaran.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemenko Perekonomian untuk meningkatkan capaian penyaluran KPP. Hingga akhir Oktober 2026 menjadi modal penting untuk melanjutkan upaya memperluas akses pembiayaan perumahan," katanya.

Ia menambahkan, realisasi yang telah mencapai 70,04 persen dari target membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, perbankan, regulator, dan pelaku usaha agar penyaluran dapat terus dioptimalkan hingga akhir tahun.

Melalui pembiayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perumahan nasional, mendorong aktivitas ekonomi, serta mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.