Bahlil Siapkan Pelimpahan Izin Galian C ke Kabupaten/Kota Terdampak Bencana

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dok ESDM

CYBER88 | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan kebijakan pelimpahan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor besar yang terjadi pada November 2025 lalu, terutama pekerjaan normalisasi dan pengurukan sungai di tiga provinsi.

Bahlil menyampaikan rencana tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2026).

"Pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali," kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil belum memaparkan secara terperinci mekanisme maupun teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan material pasir dan batu (sirtu) yang berasal dari proses normalisasi sungai.

Menurut Tito, material hasil pengerukan sungai dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tanggul. Sementara material lainnya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga memberikan tambahan pemasukan bagi daerah.

"Jadi prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen. Sedimennya kemudian dijadikan tanggul, kemudian yang lain bisa dipakai untuk dijual oleh pihak ketiga untuk bangun karena sekarang pembangunan lagi masif di sana," ujar Tito.

Ia menambahkan, pendapatan dari kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu sumber tambahan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga turut memperkuat anggaran pemerintah daerah.

Tito juga mengungkapkan, Bahlil akan menerbitkan surat yang memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama pemanfaatan material hasil normalisasi sungai.

Sebelumnya, kewenangan pendelegasian tersebut hanya diberikan kepada pemerintah provinsi. Namun, melalui kebijakan baru yang disiapkan, kewenangan itu akan diperluas hingga tingkat kabupaten/kota.

"Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota," kata Tito.

Pemerintah berharap perluasan kewenangan tersebut dapat mempercepat normalisasi sungai sekaligus mendukung proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.