MUI Cilegon Siap Sosialisasikan Fatwa Haram Vape, Kapolres Libatkan Jajaran Polsek

Sekretaris umum. MUI Kota Cilegon, Drs. Sutisna Abas, MH.

CYBER88 | CILEGON – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon menyambut baik langkah Kapolres Cilegon AKBP Andika yang telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak menggunakan vape atau rokok elektrik, baik di lingkungan kedinasan maupun di luar tempat bertugas.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi antara jajaran MUI Kota Cilegon dengan Kapolres Cilegon. Pertemuan itu sekaligus membahas rencana sosialisasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang keharaman vape kepada masyarakat.

MUI Kota Cilegon berencana menggelar kegiatan sosialisasi pada 25 November 2026 dengan melibatkan pengurus MUI tingkat kota dan delapan kecamatan. Bahkan, Kapolres Cilegon mengusulkan agar para Kapolsek se-Kota Cilegon turut diundang sehingga pemahaman mengenai isi fatwa tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat melalui jajaran kepolisian.

sekretarus umum. MUI KotaKota Cilegon, Drs. Sutisna Abad, MH mengatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen Kapolres Cilegon yang telah mengambil langkah tegas terkait penggunaan vape di lingkungan Polri.

"Ini menjadi gayung bersambut. Ketika institusi Polri, khususnya Kapolres Cilegon, sudah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk tidak menggunakan vape, kami dari MUI juga akan menyosialisasikan fatwa yang telah dikeluarkan MUI Pusat," ungkapnya.

Ia menjelaskan, MUI Kota Cilegon pada prinsipnya bertugas menyosialisasikan keputusan yang telah ditetapkan MUI Pusat. Sementara itu, dasar pertimbangan dan kajian hukum penerbitan fatwa merupakan kewenangan MUI Pusat.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi bahaya penggunaan vape, terutama terkait kandungan cairan atau liquid yang digunakan. Pengguna belum tentu mengetahui secara pasti kandungan di dalam liquid tersebut, termasuk kemungkinan adanya zat berbahaya maupun narkoba.

"Kalau kita kaji, ternyata vape ini lebih mendekati kepada kerusakan daripada kemanfaatan. Salah satu kekhawatirannya adalah kita tidak mengetahui secara pasti liquid yang digunakan, apakah benar-benar sesuai kandungannya atau justru mengandung zat berbahaya, termasuk narkoba," jelasnya.

Karena itu, penerbitan fatwa tersebut diharapkan menjadi perhatian serius bagi masyarakat, bukan hanya pengguna vape, tetapi juga pihak yang menyediakan dan memperjualbelikannya.

Sosialisasi Menyasar Pelajar dan Generasi Muda

MUI Kota Cilegon menilai sosialisasi fatwa keharaman vape tidak cukup hanya dilakukan di kalangan pengurus organisasi. Edukasi perlu diperluas, terutama kepada remaja, pelajar, mahasiswa, dan generasi muda yang menjadi salah satu kelompok pengguna rokok elektrik.

Namun, pelaksanaan sosialisasi secara lebih luas membutuhkan dukungan anggaran. Untuk akhir tahun 2026, MUI Kota Cilegon baru dapat menyelenggarakan satu kegiatan yang melibatkan pengurus MUI tingkat kota dan kecamatan.

Para pengurus yang mengikuti kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan MUI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pengajian, majelis taklim, serta kegiatan keagamaan lainnya.

"Pada waktunya nanti di tahun 2027, MUI juga ingin menyosialisasikan kepada masyarakat pengguna yang lebih banyak, terutama para remaja dan pemuda. Ini membutuhkan ketersediaan anggaran agar sosialisasi bisa berjalan lebih luas," ujarnya.

MUI juga mengimbau masyarakat agar memperhatikan dan mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan MUI Pusat. Imbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pengguna, tetapi juga kepada para penyedia vape agar bijak menyikapi keputusan tersebut.

Dengan adanya sinergi antara MUI dan Polres Cilegon, diharapkan sosialisasi fatwa ini dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi risiko penggunaan vape serta melindungi generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan rokok elektrik.