Kementerian Sekretariat Negara RI Lakukan Kunjungan Ke Garut

CYBER88 | Garut -- Kementrian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan Kunjungan ke Kabupaten Garut dalam rangka koordinasi pengumpulan data terkait permohonan beberapa kepala desa di Kabupaten Garut kepada Presiden Republik Indonesia, Kamis (27/5/21).

Kunjungan Kemensetneg diterima Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, bertempat di Pemengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Asisten Deputi Hubungan Negara dan Lembaga Pemerintah Kemensetneg, Heri Nugroho mengatakan, dalam satu tahun ini pihaknya sudah banyak menerima permohonan dari kepala desa dari seluruh Indonesia.

"Kami banyak menerima permohonan dari kepala desa sekitar satu tahun ini. Memang tidak dari seluruh Indonesia, tetapi banyak. Bukan hanya Kabupaten Garut, baik permohonan terkait Infrastruktur ataupun permintaan ambulan kepada Presiden dalam rangka mengkoordinasikan berbagai permohonan itu pada Presiden," katanya.

Namun demikian, Ia menuturkan, pada hakikatnya pendanaan di bermacam-macam sumbernya ada dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

"Pada hakikatnya pembangunan di desa itu sebetulnya bermacam- macam, ada dari Pemkab ada dari Provinsi ada dari Pusat. Tetapi karena sekarang eranya akuntabilitas harus bergerak,harus kita cermati sejauh mana proporsinya jangan sampai ada tumpang-tindih," tuturnya.

Heri mengatakan, setelah adanya rapat koordinasi dengan instansi lain di tingkat pusat, Ia berharap akan ada benang merah terkait kebijakan pembangunan infrastruktur yang sedang dibicarakan.

"Nanti laporan-laporan kepala desa masuk kedalam ranah kebijakan, sehingga bisa menelaah dari berbagai perspektif. Hasil rapat dari koordinasi akan kami jadikan bahan koordinasi. Juga dengan instansi-instansi terkait di tingkat pusat, sehingga kita berharap ada benang merah yang terkait kebijakan pembangunan lnfrastruktur," paparnya.

Sementara itu, Helmi menuturkan, Infrastruktur yang akan dibangun meliputi jalan nasional, jalan kabupaten, dan jalan desa.

"Di Kabupaten Garut, infrastruktur yang akan dibangun cukup banyak. Jalan nasional tanggung jawab Kementrian PUPR Provinsi di Garut. Jalan Kabupaten panjangnya kurang lebih 850 Km, jalan desa ada 6000 Km. Memang kalau kita bicara desa penduduk yang banyak distribusi penduduknya saling berjauhan jalan  produksi dan jalan pemukiman bercampur," tuturnya.

Helmi menjelaskan, dengan adanya banyak anggaran yang dipangkas, maka keadaan fiskal di Kabupaten  Garut cukup berat. Maka dari itu, Wabup memohon jika ada Dana Alokasi dari Kementrian Desa (Kemendesa), pihaknya meminta bantuan terkait perbaikan infrastruktur di desa yang berada di Kecamatan Malangbong,

"Kondisi ekonomi Kabupaten Garut agak berat. Anggaran yang dipangkas 50 sampai 200 milyar cukup besar. Sedangkan kapasitas fiskal kita hanya 600, kalau dipangkas 200, tinggal 400."

"Kapasitas fiskal kita cukup berat apalagi yang 400 ini dialokasikan untuk BTT untuk penanggulangan Covid-19, kalau ada alokasi anggaran di Kemendesa, kami mohon di bantu untuk desa yang ada di Malangbong yang meminta perbaikan infrastruktur," pungkasnya.