Pro-Kontra Pembangunan Menara Kujang di Bendungan Jatigede

CYBER88 | Sumedang --Pelaksanaan pembangunan menara Kujang Sepasang ditempat Pariwisata Jatigede Sumedang, tinggal menghitung hari

Pernyataan sikap mendukung akan adanya pembangunan tersebut, mungkin hanya datang dari sebagian warga Sumedang sendiri, terutama warga yang terdampak oleh  pembangunan bendungan jati gede saja

Tetapi sebaliknya sikap kurang setuju atau penolakan hampir datang dari setiap pelosok warga masyarakat Jawabarat, terutama dari kalangan masyarakat bawah yang benar benar membutuhkan bantuan akibat adanya Covid-19.

Seharusnya hal ini lah yang harus dijadikan dulu sebagai acuan atau landasan utama oleh Pemprov Jabar, kalau memang yang namanya anggaran APBD itu dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat.

Penolakan yang samapun terlontar dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Propinsi Jawabarat, Heri Ukasah saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Gedung IPP Setda Kabupaten Sumedang, pada Senin (24/05/21).

Menurut Heri, "Dengan anggaran yang digelontorkan sebesar 100 Milyar, tergolong sia sia, karena secara langsung tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat dalam situasi Pandemi covid-19 ini.

"Masyarakat itu lebih membutuhkan kebutuhan pangan akibat keterpurukan diberbagai sektor ekonomi saat Pandemi ini, "Ungkapnya.

"Apakah dengan pembangunan menara kujang sepasang tersebut, bisa berdampak baik terhadap ekonomi masyarakat pada saat ini?

"Kalau menurut saya mending dibatalkan saja, anggaran yang mencapai 100 Milyar tersebut, "Imbuhnya.

Menurut Heri, Seyogyanya anggaran 100 Milyar itu dapat dipergunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dimasa Pandemi covid-19 ini,

"Infrastruktur bukannya tidak penting, tapi dalam situasi dan kondisi seperti ini, alangkah baiknya jika diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, "Ucapnya.

Selain itu, Heri menilai jika anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ), hanya dipakai untuk mendongkrak popularitas saja dan pembangunan yang tidak penting, seharusnya dengan situasi seperti ini anggaran PEN 80 persen difokuskan untuk sektor ekonomi, bukan ke infrastruktur. "Jelasnya.

"Memang semua ini, membutuhkan keberanian seorang Gubernur, karena payung hukumnya memang sudah ada, dan tidak melanggar aturan.

"Tapi keadaan saat ini lain sekali, Gubernur cenderung miring ke infrastruktur, hal inilah yang menjadi tidak sehat bagi Pemprov Jabar, "Tukasnya.

Kata Heri, "Komisi II DPRD Jabar mendorong agar pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama, terutama dari sektor sektor ketahanan pangan, UMKM, dan sektor lainnya yang menjadi tolak ukur cikal bakal bangkitnya ekonomi

"Kita kan tahu, untuk saat ini, sektor pariwisata itu lagi terpuruk berikut dengan sektor industri, sehingga ekonomi kecil menengah mesti menjadi prioritas

"Sekali lagi saya tegaskan, infrastruktur bukannya tidak penting, tapi yang saat ini diperlukan adalah pemulihan ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat, "Pungkasnya.

Dilain sisi, Gubernur Jawabarat Ridwan Kamil berjanji akan menjadikan Waduk Jatigede dikabupaten Sumedang, menjadi Destinasi Wisata baru di Jawabarat, yang rencananya pembangunan menara Kujang Kembar dan Masjid di Waduk Jatigede, mulai dibangun 4 Juni 2021. [sr/uyup]