Istilah PPKM Darurat Diubah Menjadi PPKM Level 4

Istilah PPKM Darurat Diubah Menjadi PPKM Level 4

CYBER88 | Jakarta -- Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat wilayah Jawa dan Bali. Istilah itu diubah menjadi PPKM level 4 wilayah Jawa dan Bali. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 22 Tahun 2021. Regulasi itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 20 Juli 2021. 

"Instruksi menteri ini mulai berlaku pada 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021," Demikian bunyi aturan itu. 

Penetapan level berpedoman pada indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Ketentuan wilayah level 3 dan level 4 tidak jauh berbeda dengan PPKM darurat.

Seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kemudian, diberlakukannya kerja dari rumah (WFH) 100 persen untuk pekerjaan di sektor non esensial.

Sedangkan untuk sektor esensial diizinkan bekerja dari kantor (WFO) dengan pembatasan jumlah pekerja mulai dari 10 persen hingga 50 persen. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. Pelaksanaan makan dan minum ditempat umum masih dilarang. Masyarakat hanya diperkenankan membungkus makanan atau take away.

Tempat ibadah dilarang dibuka. Pelaksanaan resepsi pernikahan pun masih dilarang. Kewajiban menunjukkan kartu vaksin bagi pelaku perjalanan jarak jauh masih diberlakukan.

Penumpang pesawat harus menunjukkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) dan hasil tes antigen untuk moda transportasi umum jarak jauh. PPKM level 4 diberlakukan di 122 kabupaten/kota yang sebelumnya menerapkan PPKM darurat.*

Komentar Via Facebook :