Dalam Acara Diseminasi, Anggota DPR RI Komisi VIII: Dana Haji Aman

Dalam Acara Diseminasi, Anggota DPR RI Komisi VIII: Dana Haji Aman

CYBER88 | Cirebon -- Anggota DPR RI Komisi VIII Hj. Selly Adriany Gantina hadir dalam acara Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Haji tahun 2021 angkatan II. Acara di selenggarakan di Hotel Apita Cirebon, Rabu 13/10/21.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Cirebon Dr. H. Ahsan, para calon jamaah haji dan tokoh masyarakat serta unsur pemuda dan organisasi Islam.

Hj. Selly Adriany Gantin atau yang akrab disapa Selly ini mengatakan, Komisi VIII selaku mitra Kementrian Agama yang memiliki fungsi pengawasan, tentu memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan para jamaah secara maksimal dan memberikan penjelasan kepada masyarakat atas terjadinya penundaan pelaksanaan haji di tahun 2020-2021.

Menurut Selly, penundaan pemberangkatan haji bukan karena egoisme Pemerintah, akan tetapi Pemerintah kerajaan Arab Saudi masih belum bisa menerima calon jamaah haji disebabkan pandemi covid-19 masih melanda di belahan Negara di dunia, sehingga dua tahun pemberangkatan ibadah haji menjadi tertunda.

Selly mengatakan, pada saat mendengar ada penundaan pemberangkatan kembali, pihaknyapun merasa sedih dan kecewa, namun pihaknya tidak bisa memaksakan mengingat masih suasana pandemi covid-19 demi keselamatan jamaah.

"Faktor lain adanya penundaan juga karena Allah belum mengijinkan, sebab ibadah haji adalah panggilan Allah, dan seseorang bisa menunaikan rukun Islam yang ke lima ini karena panggilan Allah, sehingga sekalipun kita menginginkan ibadah haji, jika Allah belum mengnghendaki, maka ibadah tersebut tidak akan bisa kita laksanakan," ujar Selly.

Sebelumnya, isu pengelolaan keuangan milik jamaah haji yang batal di berangkatkan selama dua tahun terakhir mencuat ke publik, Bahkan, di media sosial sempat beredar ajakan untuk menarik dana haji yang telah disetorkan.

Menyikapi persoalan tersebut Selly mengatakan, dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan BPKH telah memberikan jaminan kepastian kepada komisi VIII bahwa, pengelolaan dana tersebut aman, dalam penyertaan investasi di lakukan sesuai dengan izin pemilik dana.

"Dan dipastikan dana haji tidak disertakan ke dalam pembiayaan infrastruktur sebagaimana yang sempat di isukan. Alokasi investasi BPKH kepada investasi dengan profil resiko rendah dalam bentuk investasi surat berharga syari,ah negara dan sukuk,

Jika ada penambahan nilai dari hasil investasi, bagi calon jamaah yang mengalami penundaan pemberangkatan, nilai tambah dari investasi yang di kelola tersebut langsung masuk ke rekening jamaah masing-masing," paparnya.

"Dulu dana hasil nilai tambah tersebut di peruntukan untuk subsidi pemberangkatan jamaah,  kalau sekarang tidak," pungkas Selly. [Hadi. S]

Komentar Via Facebook :