Untuk upaya Stabilisasi Harga Migor di Pasar, BEM Nus ingatkan BPDPKS serius dan tidak main main

Dugaan Adanya Mafia CPO, BEM Nusantara Pertanyakan Kemana Dana Rp.7,6 T Yang di Kelola BPDPKS

CYBER88 | Jakarta - Melonjaknya harga minyak goreng di negeri +62 yang notabene penghasil minyak CPO menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Bagaimana tidak,  hanya dalam beberapa hari terjadi kelangkaan minyak goreng yang membuat IRT dan pengusaha mikro ucapkan sumpah serapah yang tak berkesudahan. Sabtu, (12/02/22).

Dugaan adanya mafia CPO juga tidak bisa dipungkiri sehingga membuat beberapa mahasiswa gerah. 

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara BEM-Nus mempertanyakan kemana perginya dana sebesar 7,6 Triliyun Rupiah yang di kelola oleh Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar.

"Karena hingga saat ini, harga minyak goreng yang kita temukan di pasar masih melambung tinggi," ungkap Eko Pratama koordinator pusat Bem Nus.

Kami mengingatkan kepada Badan Pengelola dana perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak. Saat ini Keluhan itu datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak dan dampaknya langsung.

Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini," Tandas eko

Sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan, pemerintahpun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat.

"Tampak sebegitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini, berbagai paket kebijakan di luncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besarpun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan," kata Eko 

Bem Nusantara di seluruh indonesia akan konsisten lakukan survey pasar, jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi 7,6 Triliyun yang tidak tanggung-tanggung, berarti fix Turun ke jalan mungkin Solusi yang di butuhkan.

"Maka jangan salahkan jika kami Mahasiswa akan turun bersama Pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya," tegas Eko Pratama.