Koordinator FMUP Berpendapat Lain, Soal Viralnya Surat Aspirasi Anggota Dewan Kota Bandung

CYBER88 | Bandung -- Viralnya pemberitaan tentang surat aspirasi yang ditanda-tangani salah satu Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung beberapa hari ini mengenai PPDB, membuat sejumlah pihak angkat suara karna terkesan dipolitisasi oleh sejumlah pihak.

Hal tersebut membuat Koordinator Forum Mahasiswa Untuk Perubahan, M. Ramdan angkat suara soalberedarnya pemberitaan Surat rekomendasi dari anggota Komisi D DPRD Kota Bandung.

Ramdan menyampaikan bahwa surat rekomendasi yang ditandatangani oleh H. Erwin SE. belakangan ini dirasa dipolitisasi oleh sejumlah pihak karna terdapat beberapa kejanggalan.

“Kami menduga dengan beredarnya surat rekomendasi perihal PPDB yang dikeluarkan oleh H. Erwin SE. dipolitisir untuk membiaskan bobroknya PPDB di Jawa Barat secara khusus di Kota Bandung,” ucap Ramdan pada keterangan tertulis, Selasa (28/06).

Ramdan menambahkan, "Apa yang dilakukan oleh H. Erwin SE. merupakan murni aspirasi dari masyarakat karna masyarakat tidak mendapatkan bantuan dan kejelasan perihal PPDB dari Dinas Pendidikan, masyarakat kecewa terhadap Dinas Pendidikan yang tidak proaktif untuk memberi solusi bagi mereka.

Maka akan menjadi kewajaran jika masyatakat meminta pertolongan kepada legislator mereka apalagi H. Erwin SE. adalah legislator yang rajin blusukan kepada masyarakat,” tuturnya.

Ramdan juga menyampaikan bahwa dengan masyarakat  meminta surat kepada legislator mereka adalah akumulasi kekecewaan terhadap Dinas Pendidikan karna tidak mampu memberikan solusi atas banyak masalah PPDB di Kota Bandung.

"Surat Rekomendasi itu disampaikan atas dasar menolong masyarakat dengan tulus dan saya menjadi saksi bahwa Kang Erwin adalah legislator yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan yang sifatnya politis dan kami sangat mendukung Anggota DPRD yang berani memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti yang dilakukan Kang Erwin karna terbukti tidak adanya aliran dana,” kata dia.

"Kami mengajak masyarakat untuk lebih fokus mengawal isu korupsi perihal PPDB di Kota Bandung karna kami menduga praktik dugaan korupsi tidak hanya terjadi di Sekolah saja, karna tidak mungkin tidak adanya keterkaitan dengan Dinas Pendidikan perihal PPDB,” pungkas Ramdan. [R/D]