Pemerintah Desa Dayeuhluhur Gelar Acara Musrenbangdes

(Pelaksanaan Musrenbangdes Desa Dayeuhluhur Cilacap)

CYBER88 | Cilacap -- Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur melaksanakan kegiatan Musrenbangdes yang merupakan agenda rutin setiap tahun didalam merencanakan kegiatan pembangunan Desa juga membahas RKPDes tahun 2023 dan DURKPDes tahun 2024, Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Balai Desa setempat, Senin (27/09/2022).

Acara yang dihadiri oleh Kapolsek, Danramil, Tokoh masyarakat, Lembaga desa , seperti BPD, LPMD seluruh pengurus RT, RW, Kepala Dusun stap Desa Kecamatan PPL Dinas Pertanian dan dari unsur terkait rari Unsur TPP Kemendesa yakni Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) Kecamatan Dayeuhluhur.

(Kepala Desa Dayeuhluhur Drs. Ahmad Saripudin Sedang Memaparkan)

Kepala Desa Dayeuhluhur Drs. Ahmad Saripudin menjelaskan, "Kami dari Pemerintah Desa akan terus berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan warga masyarakat, melalui Musrenbangdes, semua usulan dari setiap Dusun akan ditetapkan pada hari ini setelah melalui mekanisme Musdus, Pramusren hingga sekarang dilaksanakannnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan" Ujar Kades.

“Selanjutnya kami akan mendorong semua usulan untuk dapat direalisasikan melalui anggaran Bansus maupun bantuan keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap maupun dari Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Musrenbangdes Dayeuhluhur memprioritaskan usulan yakni Peningkatan jalan Dayeuhluhur - Tenjo Laut, peningkatan jalan Dayeuhluhur - Hanum, dan pembangunan Drainase Perkotaan dari SMAN 1 Dayeuhluhur - Pasar Dayeuhluhur dan Perempatan Hanum sampai Jalongjang.

(Sekretaris Kecamatan Dedi Sarwedi Sedang Memberikan Sambutan dan Saran)

Camat Dayeuhluhur Wawan Mardiono Melalui Sekretaris Kecamatan Dedi Sarwedi menyampaikan "Dalam menjalankan semua tugas serta melaksanakan anggaran perlunya keterbukaan dan koordinasi serta komunikasi yang baik dengan Lembaga yang ada, dari tingkat Rt Rw hingga BPD agar semuanya benar benar bisa berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan permasalahan kedepannya" ujarnya.

(Para Peserta Musrenbangdes Tampak Dari Belakang)

"Memang untuk tahun 2020-2021 semua untuk penanganan Covid 19 dan tahun 2022 penggunaannya 40 % untuk BLT DD, 20% untuk ketahanan pangan 8% untuk penanganan Covid 19 dan 32 % untuk yang bisa diolah oleh pemerintah desa, Sehingga banyak sekali pembangunan yang tertunda maupun tidak terealisasikan". Terang Dedi.

“Kami berharap di tahun 2023 aturan penggunaan Dana Desa kembali normal sehingga kewenangan penggunaan diserahkan kembali ke Desa dan melanjutkan pembangunan fisik bisa lebih meningkat,” Pungkasnya. (BAH GATAN).