Kebijakan Merumahkan Honorer di Tanimbar Disambut Positif Komisi I DPRD

CYBER88 | Maluku - Kebijakan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey terkait dengan merumahkan tenaga honorer pada intansi pemerintah di bumi Duan Lolat itu disambut positif oleh Komisi I DPRD Provinsi Maluku. Jumat (24/02/23)

Michiel Tasane, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku mengatakan, kebijakan yang ditempuh penjabat bupati merupakan langkah berani ditengah dinamika kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer dan diganti dengan P3K. 

"Bagi kami ini kebijakan berani yang diambil pemerintah KKT ditengah wacana penghapusan tenaga honorer, jadi sebelum pemerintah pusat benar-benar memberlakukan kebijakan itu sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Pemkab KKT," ungkap Tasane saat di wawancarai pasca pengawasan yang dilakukan Komisi I di KKT.

Menurut Tasane, kebijakan merumahkan tenaga honorer merupakan kebijakan dalam mendukung proses penataan birokrasi pemerintahan, sebab tidak dapat dipungkiri telah membebani APBD, dimana sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan gaji pegawai, baik ASN maupun honorer.

"Dengan mendukung kebijakan ini, saya pun mengingatkan pemerintah kabupaten untuk mencari solusi terhadap tenaga honorer yang dirumahkan tersebut. Sebab pemerintah tidak boleh melepas tangan begitu saja, lagi pula tenaga honorer selama ini telah berkerja untuk kemajuan daerah." Tutur Tansane

 Dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan kepada para tenaga honorer tersebut, termasuk modal usaha harus diberikan pemerintah. Artinya meski dirumahkan tetapi tetap produktif dengan membuka usaha, sehingga dapat menekan peningkatan angka pengangguran akibat dirumahkannya tenaga honorer ini.

"Pemerintah Kabupaten Tanimbar tidak boleh lepas tangan begitu saja dengan problematika yang dihadapi, maka pembinaan dan pelatihan kepada para tenaga honorer yang tidak dipekerjakan kembali, sehingga perputaran uang tetap terjadi," tegasnya.