Terkait Kasus Suap yang Menjerat Walikota Bandung, KPK Geledah dan Sita Dokumen dari Sejumlah Tempat di Bandung

CYBER88 | Bandung -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Bandung, Kamis (8/6/2023) serta Jumat (9/6/2023). 

Penggelesadah yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut berkaitan dengan kasus suap pengadaan CCTV serta jasa internet untuk program Bandung Smart City yang menjerat Wali Kota nonaktif Bandung, Yana Mulyana.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan sejumlah lokasi yang digeledah KPK yakni kantor PDAM, kantor Diskominfo, serta kediaman para pihak terkait kasus tersebut. 

Kaat dia, KPK menyita sejumlah dokumen yang diyakini punya kaitan dengan kasus suap Yana Mulyana. 

“Ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti perkara ini di antaranya beberapa dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Ali Fikri, dikutip Sabtu (10/6/2023).

“Total ada enam tersangka dalam kasus ini,” Imbuhnya.

Ali Fikri menyebut, keenam pejabattersebut yakni Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Dadang Darmawan; Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Khairul Rijal; Direktur PT Sarana Mitra Adiguna, Benny; CEO PT Citra Jelajah Informatika, Sony Setiadi; serta manajer PT Sarana Mitra Adiguna, Andreas Guntoro.

Dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/4/2023), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan, Pemkot Bandung mencanangkan program Bandung Smart City pada tahun 2018. 

Untuk program tersebut, duduk sebagai penyedia layanan CCTV serta jasa internet (ISP) yakni PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) serta PT Citra Jelajah Informatika (CIFO).

“Sekitar Agustus 2022, AG (Andreas Guntoro, manajer PT SMA) dengan sepengetahuan BN (Benny, direktur PT SMA) bersama dengan SS (Sony Setiadi, CEO PT CIFO) menemui YM (Yana Mulyana) di Pendopo Walikota dengan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandung,” kata Ghufron saat 

“Pertemuan tersebut difasilitasi KR (Khairul Rijal) selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung,” ungkapnya.

Berdasarkan pengungkapan, Kata Ghufron, pertemuan antara Sony, Khairul, serta Yana kembali berlangsung di Pendopo Wali Kota pada Desember 2022. Dia membeberkan soal adanya pemberian sejumlah uang untuk tujuan tertentu.

“Di pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari SS pada YM sekaligus membahas pengondisian PT CIFO sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung walaupun keikutsertaan PT CIFO dalam proyek tersebut melalui aplikasi e-catalogue,” ujarnya.

Usai pertemuan, KPK menduga ada penerimaan uang oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan lewat Khairul, sama halnya dengan Yana yang diterima lewat sekretaris pribadinya Rizal Hilman yang bersumber dari Sony.

“Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan ‘everybody happy’. Atas pemberian uang tersebut, PT CIFO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet (ISP) di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek Rp 2,5 miliar,” imbuh Ghufron.

“Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan DD melalui KR senilai sekitar Rp 924,6 juta,” ujarnya. (*)