KKS BPNT di Desa Salakaria Ciamis Diduga Dipegang Oleh Oknum Bumdes dan Harus Beli Komoditi, Dinsos Dinilai Terkesan Tutup Mata

KKS BPNT di Desa Salakaria Ciamis Diduga Dipegang Oleh Oknum Bumdes dan Harus Beli Komoditi, Dinsos Dinilai Terkesan Tutup Mata

CYBER88 | Ciamis - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih menjadi instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran serta memastikan bantuan tepat sasaran melalui verifikasi identitas yang cermat.

Proses pencairan BPNT tahun 2023 dilakukan melalui beberapa kanal, termasuk rekening bank BRI, BNI, dan melalui kantor pos. Penerima BPNT, yang memiliki (Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), berhak menerima dana ini dengan jumlah yang disesuaikan dengan nilai bantuan bervariasi mencapai Rp.400 ribu hingga Rp.600 ribu.

Namun sayangnya, program pemerintah tersebut kerap menjadi azas manfaat bagi pihak pihak yang mencoba meraup keuntungan. Bahkan, pihak pihak tertentu kerap melakukan monopoli. Parahnya lagi, mereka telah berani melabrak aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti memegang KKS yang semestinya dipegang langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Seperti yang terjadi di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Jawa Barat dimana di desa tersebut, tak hanya terjadi dugaan monopoli, KKS yang semestinya dipegang oleh KPM disinyalir dipegang oleh pihak BUMDes yang menjadi e-Warung. 

Salah satu KPM di Desa Salakaria mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2023, KKS selalu diarahkan disimpan di Bumdes dan belanja diharuskan di sana.

Menurutnya, pencairan di tahun 2023 diterima setiap dua bulan sekali.

"Setiap bulan saya menerima bantuan BPNT sebesar Rp.200 ribu, sehingga, saat pencairan menerima total Rp: 400.000. Setelah pencairan dari Bumdes, semua KPM harus membeli kebutuhan di sana juga," Ungkap KPM yang tak mau disebut namanya itu pada Cyber88 co.id, di rumahnya, Sabtu, (16/12/2023).

Ia pun menyebutkan, komoditi yang diterima dari BUMDes yang sudah dipaketkan yakni ikan atau telur sebanyak 2 kg dengan harga Rp.60 ribu/dua kg ditambah potongan administrasi Rp: 10.000. 

"Jadi, masing - masing penerima bantuan BPNT menerima uang sisa sebesar Rp: 330.000 per dua bulan," Katanya. 

Terpisah, yerkait adanya dugaan penyimpangan regulasi ES, TKSK Kecamatan Sukadana mengaku mengetahui hal itu. Namun terbentur kewenangan, dia tidak bisa berbuat lebih jauh.

"Saya juga kasihan ke KPM suka ada yang ngeluh. Bahkan, saya sudah pernah WA ke Kasi pelayanan yang sekarang terpilih menjadi Kades PAW di Desa Selakaria tapi tidak ada respon, tulisnya, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, 

"Saya juga pernah dipanggil sama Pa Kabid Dinsos dalam masalah ini, tapi saya tidak bisa apa - apa di Desa Salakaria. Saya nga berani," Imbuhnya.

Ia juga mengatakan bahwa sudah meminta bantuan kepada pendamping PKH, karena menurut informasi yang dia terima KKS juga yang disimpan di Ketua PKH. 

"Namun sama, pendamping PKH juga tidak sanggup kalau di Salakaria, adapun jumlah KKS se Desa Salakaria berjumlah 679," Jelasnya.

Sementara itu, Agus Kaslay, Kades PAW Salakaria membantah adanya kabar tersebut. Menurut dia, terkait KKS milik penerima BPNT, itu dititipkan karena takut hilang.

Setau saya KKS sudah di KPM, adapun kalau yang belum di KPM, nanti saya konfirmasi dulu sama pengurus Bumdes. sekarang saya ada acara, nengok warga yang sakit," Ujar Kades yang baru dilantik di Bulan Desember 2023 ini saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Rinto, Kabid Pemberdayaan Sosial ( Dinsos) saat dimintai keterangan melalui sambungan celuler menjelaskan bahwa KKS BPNT tidak boleh ber'ada atau dipegang oleh disiapapun, harus dipegang oleh KPM masing - masing, apapun alasan nya. barusan saya dapat kabar dari TKSK, bahwa KKS sudah diberikan kepada KPM. 

Sementara, kepengurusan Bumdes saat dikonfirmasi melalui pesan whatshap dan sambungan celuler tak sepatah katapun memberikan jawaban. 

Menyikapi hal tersebut. salah satu aktivis Jawa Barat mengatakan kalau berdasarkan keterangan dari KPM BPNT dan TKSK Kecamatan Sukadana bahwa kejadian ini sudah berjalan hampir satu tahun dan telah diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. 

Sayangnya, sekalipun sudah mengetahui KKS yang disimpan di Oknum Bumdes, Dinas sosial seolah tutup mata dan enggan turun ke lokasi secara langsung. 

Masih untung, ada control dari  rekan - rekan media, sehingga KKS tersebut dibagikan oleh oknum, mungkin oknum tersebut takut jadi masalah," Tukasnya. ( Samsu)

Komentar Via Facebook :