Aksi Satpol PP Provinsi Banten Dalam Menanggapi Laporan Terkait Galian Tanpa Izin

CYBER88 | Cilegon — Diduga tak berizin tambang galian C milik PT. Tirta Maju Berkah yang berlokasi di Link Gerem Bayur RT 01/05 Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, disambangi tim dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Senin 13/5/2024.

Menindaklanjuti laporan terkait kegiatan Galian C yang diduga tidak berizin, Satpol PP Provinsi Banten bersama Satpol PP Kota Cilegon, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Pemerintah Kecamatan Gerogol, dan Pemerintah Kelurahan Gerem turun ke lokasi kegiatan.

H. Suroso selaku perwakilan PT Tirta Maju Berkah saat ditanyakan terkait izin kegiatan memperlihatkan berkas-berkas terkait, "Izin sudah saya urus dan baru keluar, saya belum sempat laporan ke Kelurahan namun tim sudah datang ke lokasi," ujarnya.

"Dari awal kami sudah memproses surat izinnya, hanya tinggal IUP yang belum keluar, ternyata itu tidak sebentar kami masih harus menunggu, masih berproses." jelasnya.

Hendri selaku pelaksana dari Satpol PP Provinsi mengatakan bahwa akan mengkaji dan merumuskan hasil dari pertemuan tersebut kepada tim teknis.

"Perijinan memang sedang dalam proses semoga tidak lama lagi. Nanti kita rumus kan dulu nanti akan kita tindak lanjuti,kami hanya bersifat pembinaan dan hasil hari ini di lapangan akan kami koordinasikan dengan OPD teknis dan pihak terkait untuk di sinergikan  agar apapun bisa di selesaikan dengan baik," tegasnya.

Satpol PP provinsi juga memberikan pembinaan  untuk  ber ijin dan yang perlu di perhatikan jangan sampai berdampak lingkungan , mobil membawa tanah atau batu harus di tutup rapi, ke jalan dalam keadaan bersih ban nya sehingga tidak mengotori jalan, kuatir jalan licin dan bisa bahaya untuk berkendaraan lain.

Sementara dari pihak Pemerintah Kecamatan Gerogol yang diwakili oleh Sekmat dan Pemerintah Kelurahan Gerem yang diwakili oleh Kasi Pemtrantibum, menghimbau agar masyarakat berperan aktif menginformasikan segala bentuk kegiatan yang ada di wilayah, sehingga pihak Pemerintah dapat segera menindaklanjuti dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.