DPRD Maluku Soroti Kesejahteraan Guru dan Kondisi Sekolah di SBB

CYBER88 | |Ambon – Komisi IV DPRD Maluku menemukan berbagai persoalan pendidikan saat melakukan pengawasan realisasi APBD dan APBN 2024 di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Selain kondisi sekolah yang membutuhkan pembangunan baru, keterlambatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dan kenaikan pangkat yang terhambat juga menjadi sorotan utama.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool, menegaskan bahwa pengawasan ini bukan sekadar meninjau kondisi fisik sekolah, tetapi juga mendengar langsung aspirasi para guru dan kepala sekolah.

"Kami menemukan berbagai persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi, terutama mengenai kesejahteraan guru. Masalah TPP dan kenaikan pangkat yang sudah bertahun-tahun diajukan tetapi belum ditindaklanjuti oleh BKD menjadi keluhan utama para guru," ujar Saudah saat ditemui di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Senin (3/3).

Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para guru dan mencari solusi agar masalah ini segera terselesaikan.

Salah satu masalah utama yang diangkat adalah keterlambatan pencairan TPP akibat sistem administrasi yang kurang efektif. Saat ini, sistem absensi guru diterapkan secara kolektif di tingkat kabupaten, sehingga jika ada satu sekolah yang belum menyelesaikan administrasi, sekolah lain juga terdampak.

"Ini jelas tidak adil bagi guru-guru yang telah memenuhi kewajiban mereka. Perlu ada koordinasi yang lebih baik antara sekolah agar data absensi dapat diproses dengan lancar dan TPP tidak lagi terhambat," jelas Saudah.

Selain itu, aturan absensi yang terlalu ketat juga dikeluhkan oleh para guru. Saat ini, kehadiran dicatat mulai pukul 07.00 pagi, dan keterlambatan lima menit saja bisa membuat guru dianggap tidak hadir, yang berdampak langsung pada pemotongan tunjangan.

Menanggapi keluhan ini, para guru mengusulkan agar jam masuk sekolah diubah menjadi 07.30 pagi untuk memberikan sedikit kelonggaran. Usulan ini telah mendapat respons positif dari Kepala Bidang terkait, yang berjanji akan mengajukan permohonan resmi ke Dinas Pendidikan untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan tersebut.

Selain kesejahteraan guru, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi perhatian serius. Salah satu yang disoroti adalah SMA Negeri 1 SBB, yang sudah berusia 45 tahun dan mengalami kerusakan akibat gempa. Hingga kini, sekolah tersebut hanya mendapatkan anggaran rehabilitasi ringan, padahal kondisinya sudah tidak layak.

"Sekolah ini tidak cukup hanya direhab, mereka butuh pembangunan baru. Ruang guru, ruang kelas tambahan, aula, hingga pagar sekolah sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik," ungkap Saudah.

DPRD Maluku juga menyoroti status kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt.) di banyak sekolah, termasuk SMA Siwalima dan SMA Negeri 1 SBB.

"Kami berharap di tahun 2025, dengan gubernur dan wakil gubernur yang baru, seluruh kepala sekolah yang masih Plt. bisa segera didefinitifkan. Ini penting agar pengelolaan sekolah lebih stabil dan tidak terganggu oleh ketidakpastian kepemimpinan," tegas Saudah.

Komisi IV DPRD Maluku berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini agar pendidikan di SBB bisa berjalan lebih baik, dengan fasilitas yang memadai serta tenaga pendidik yang sejahtera dan dihargai hak-haknya.