Wali Kota Cilegon Resmikan Gerai Samsat Kecamatan Cibeber, Dorong Optimalisasi PAD

CYBER88 | CILEGON – Wali Kota Cilegon,  meresmikan Gerai Samsat Kecamatan Cibeber pada Jumat (24/4/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam sambutannya, Robinsar menegaskan bahwa kehadiran gerai Samsat di tingkat kecamatan diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

“Dengan adanya gerai ini, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh. Targetnya tentu optimalisasi penerimaan pajak. Kalau hari ini sudah mencapai Rp113 juta, ke depan kita harapkan bisa lebih meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rencana pengembangan layanan terpadu satu pintu di masa mendatang. Konsep tersebut akan mengintegrasikan berbagai jenis pajak, seperti pajak kendaraan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam satu lokasi layanan.

“Ke depan kita ingin satu pintu, sehingga masyarakat lebih mudah dan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Cilegon akan mengintensifkan pendataan wajib pajak hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan dengan sistem “jemput bola” untuk menjangkau masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, , mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Cilegon dalam memperluas akses layanan pajak.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah secara menyeluruh.

“Pendataan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, kemudian penagihan dilanjutkan oleh provinsi. Ini bentuk sinergi yang harus terus dibangun,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari sekitar 5 juta kendaraan di Provinsi Banten, terdapat sekitar 2 juta kendaraan aktif yang masih berpotensi untuk ditagih pajaknya.

Di tempat yang sama, Kepala Samsat Kota Cilegon, TB moh. Kurniawan menjelaskan bahwa keberadaan gerai Samsat di kecamatan merupakan bentuk keseriusan dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Total kendaraan di Kota Cilegon hampir 250 ribu unit, dengan sisa tunggakan sekitar 73 ribu kendaraan. Gerai ini diharapkan dapat mendekatkan layanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya juga akan mengembangkan sistem jemput bola dengan mendatangi langsung wajib pajak yang menunggak, setelah proses verifikasi data selesai dilakukan.

“Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat agar lebih sadar membayar pajak,” katanya.

Wali Kota Cilegon Resmikan Gerai Samsat Kecamatan Cibeber, Dorong Optimalisasi PAD

CILEGON – Wali Kota Cilegon, , meresmikan Gerai Samsat Kecamatan Cibeber pada Jumat (24/4/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam sambutannya, Robinsar menegaskan bahwa kehadiran gerai Samsat di tingkat kecamatan diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

“Dengan adanya gerai ini, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh. Targetnya tentu optimalisasi penerimaan pajak. Kalau hari ini sudah mencapai Rp113 juta, ke depan kita harapkan bisa lebih meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rencana pengembangan layanan terpadu satu pintu di masa mendatang. Konsep tersebut akan mengintegrasikan berbagai jenis pajak, seperti pajak kendaraan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam satu lokasi layanan.

“Ke depan kita ingin satu pintu, sehingga masyarakat lebih mudah dan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Cilegon akan mengintensifkan pendataan wajib pajak hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan dengan sistem “jemput bola” untuk menjangkau masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, , mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Cilegon dalam memperluas akses layanan pajak.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah secara menyeluruh.

“Pendataan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, kemudian penagihan dilanjutkan oleh provinsi. Ini bentuk sinergi yang harus terus dibangun,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari sekitar 5 juta kendaraan di Provinsi Banten, terdapat sekitar 2 juta kendaraan aktif yang masih berpotensi untuk ditagih pajaknya.

Di tempat yang sama, Kepala Samsat Kota Cilegon, , menjelaskan bahwa keberadaan gerai Samsat di kecamatan merupakan bentuk keseriusan dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Total kendaraan di Kota Cilegon hampir 250 ribu unit, dengan sisa tunggakan sekitar 73 ribu kendaraan. Gerai ini diharapkan dapat mendekatkan layanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya juga akan mengembangkan sistem jemput bola dengan mendatangi langsung wajib pajak yang menunggak, setelah proses verifikasi data selesai dilakukan.

“Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat agar lebih sadar membayar pajak,” katanya.

Sementara itu, Camat Cibeber, , menyampaikan apresiasi atas diresmikannya gerai Samsat di wilayahnya. Ia menyebut kehadiran gerai tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Gerai Samsat Kecamatan Cibeber ini merupakan yang kedua di Kota Cilegon. Kami sangat mengapresiasi karena ini akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak secara lebih mudah dan cepat,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya gerai tersebut, pihak kecamatan juga siap mendukung program pendataan wajib pajak serta pelaksanaan sistem jemput bola guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Dengan diresmikannya Gerai Samsat Kecamatan Cibeber, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak semakin meningkat, sekaligus berdampak positif terhadap pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD.