Puluhan Aktivis di Bogor Gelar Aksi Dmai di depan Gedung DPRD

CYBER88 | Bogor, -- Puluhan aktivis di Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Sept 2026 menggelar aksi damai di depan gedung DPRD. Mereka menuntut agar KPK memeriksa seluruh anggota DPRD terkait dugaan korupsi berjamaah. 

Para peserta aksi menyampaikan bahwa kedatangan mereka mewakili 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang pasti terdampak dari kejahatan Korupsi. Menurut mereka, dampak dari korupsi akan memicu susahnya lapangan pekerjaan, semakin miskinnya masyarakat dan lainnya.

Namunsayangnya, tidak ada satu pun dari anggota DPRD Kabupaten Bogor yang menemui peserta aksi.

Ikbal, salah satu peserta aksi meminta para wakil rakyat jangan tuli dan buta pada kenyarataan. Wakil Rakyat harus mendengarkan aspirasi.

Merekalah yang bertanggung jawab di Kab Bogor sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan suara rakyat yang menolak Koruptor di Kab Bogor,” Ucap Ikbal.

Ia menilai, Sastra Winara Ketua Dewan DPRD Kab Bogor yang angkuh dan sangat sulit ditemui para peserta petisi 26 yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Seharusnya malu karena Kab Bogor menjadi kotor dan tercoreng kembali dengan adanya Korupsi kembali,”Ujarnya.

Aksi Damai petisi dua puluh enam tebar uang  1.5 milyar dan lempar telor busuk ke lingkungan DPRD kab Bogor 

Aksi damai Petisi Dua Puluh Enam di depan pintu gerbang DPRD Kabupaten Bogor memancarkan protes tajam kepada seluruh pihak yang berwenang. 

Gerakan ini bukan sekadar berkumpul, melainkan pernyataan keras bahwa rakyat sudah muak melihat kebusukan yang merajalela di tanah kelahirannya.

Ribuan mata menyaksikan bagaimana peserta aksi menebarkan uang mainan seolah-olah bernilai satu milyar rupiah. Angka itu bukan dipilih sembarangan, melainkan gambaran nyata berapa besar harta yang diduga dikorupsi atau dikumpulkan secara tidak sah dari keringat warga setiap harinya melalui pajak.

Tindakan itu menjadi simbol terang betapa lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Bogor. Uang rakyat yang seharusnya kembali untuk pembangunan justru berpindah ke kantong segelintir orang berkuasa seolah tidak ada hukum yang berani menegur mereka.

Setelah menebarkan uang, peserta melanjutkan dengan melempar telur busuk sebagai tanda bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor sudah berbau busuk. Korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kekuasaan telah merusak tatanan kehidupan warga dari desa hingga kecamatan.

Melalui pertunjukan sederhana, para peserta mengilustrasikan bagaimana oknum pejabat diduga menekan warga agar membayar pajak.