Negara Tetapkan Tanah untuk Rakyat, Mengapa Warga Sungai Bungur Justru Harus Berjuang Merebutnya?
CYBER88 | JAMBI – Konflik agraria di Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, kembali memanas setelah hampir 25 tahun masyarakat tidak memperoleh kepastian atas tanah redistribusi seluas 1.500 hektare yang telah ditetapkan negara. Persoalan yang semula menyangkut pelaksanaan program reforma agraria kini berkembang menjadi benturan klaim legalitas.
Pangkal persoalan bermula pada 23 April 2002 ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan SK Nomor 25-XI-2002 tentang penetapan Tanah Objek Land Reform (ToL) seluas 1.500 hektare untuk diredistribusikan kepada masyarakat Desa Sungai Bungur.
Sumber dari Pos Perjuangan Rakyat (POSPERA) Jambi menyebut redistribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kelalaian Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi yang tidak melaksanakan perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional yang tertuang dalam SK 25-XI-2002 pada diktum 1 dan 2 sehingga hak masyarakat atas tanah tersebut tidak kunjung memperoleh kejelasan dan menimbulkan permasalahan konflik yang tak kunjung selesai.
Dua dekade berlalu tanpa penyelesaian konkret, masyarakat membawa persoalan tersebut ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jambi pada 20 Juli 2022 dengan melibatkan sekitar 700 warga. Aksi itu berlanjut pada pertemuan dengan Menteri ATR/BPN, tetapi persoalan mendasar mengenai kepastian objek tanah dan penerima redistribusi masih membutuhkan penyelesaian administratif maupun hukum.
Titik penting konflik terjadi pada 11 November 2022 ketika Kanwil ATR/BPN Jambi bersama jajaran pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan sekitar 600 warga melakukan identifikasi lapangan. Hasil kegiatan tersebut menemukan indikasi tumpang tindih antara objek SK ToL dengan area perkebunan yang dikelola perusahaan dan koperasi, sebuah fakta yang semestinya menjadi dasar bagi negara untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas status dan batas bidang tanah.
Ketegangan kemudian meningkat ketika sebagian warga mulai menguasai sekitar 130 Ha lahan SK ToL yang mana area tersebut sudah ditanami pohon sawit oleh PT. PHL sepanjang 2024–2025. Perjuangan masyarakat bahkan berlanjut hingga pengaduan ke DPR RI pada September 2026, sementara pada November 2026 pihak Koperasi menggelar konferensi pers, mendesak Polda Jambi memproses laporan pidana, serta menyatakan akan menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
SK Kepala BPN Nomor 25-XI-2002 menjadi landasan utama warga untuk mempertanyakan penguasaan lahan yang diduga masuk dalam objek redistribusi dan berada di luar batas HGU perusahaan PT. PHL. Negara tidak boleh membiarkan penetapan tanah untuk reforma agraria kehilangan makna hanya karena pelaksanaannya selama bertahun-tahun tidak kunjung dituntaskan.
Sebaliknya, Koperasi Harapan Jaya, Koperasi Mekar Jaya, Koperasi Usaha Berkah bersama PT PHL mengklaim pengelolaan lahan memiliki dasar hukum berupa sertifikat HGU perusahaan dan perjanjian perdamaian perdata tahun 2008. Koperasi juga mempersoalkan keberlakuan SK ToL karena dinilai tidak pernah ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat hak milik kepada masyarakat, sehingga menurut mereka tindakan penguasaan oleh warga berpotensi masuk ranah pidana.
Warga juga membantah pernyataan sepihak PT. PHL dan koperasi yang menyebut lahan SK ToL berada di dalam HGU dengan menunjukan bukti-bukti identifikasi dan ekspose di Kanwil BPN Provinsi Jambi dan salinan Peta HGU PT. PHL serta Peta HGU Koperasi Mekar Jaya. "Tanah objek Landreform berada diluar HGU PT. PHL dan Koperasi Mekar Jaya, untuk Koperasi Harapan Jaya dan Usaha Berkah sampai saat ini belum pernah memperlihatkan alas Hak kepemilikan mereka baik dalam bentuk SHGU maupun SHM," kata Rahmat.
Persoalan ini tidak lagi sebatas perdebatan dokumen pertanahan, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sungai Bungur. Ketidakpastian akses terhadap lahan produktif membuat sebagian warga harus mengandalkan pekerjaan sebagai buruh harian dengan pendapatan tidak menentu, sementara saling lapor dan perbedaan kepentingan berpotensi memperlebar ketegangan horizontal di tengah masyarakat.
Kini, pertanyaan terbesar justru tertuju kepada negara, khususnya ATR/BPN, mengenai bagaimana nasib SK ToL yang telah diterbitkan sejak 2002 dan mengapa persoalan tumpang tindih yang teridentifikasi pada 2022 belum menghasilkan kepastian menyeluruh. Pemeriksaan batas koordinat, riwayat pelepasan hak, status HGU, perjanjian kemitraan, serta validitas daftar penerima redistribusi harus dibuka secara transparan agar konflik tidak terus diwariskan kepada masyarakat, sementara kepastian hukum hanya menjadi janji yang tak kunjung terealisasi.(SW)


Komentar Via Facebook :