Tim KPK RI Monev Pengelolaan dan Penyaluran Bansos di Sumedang

CYBER88.CO.ID | SUMEDANG - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerima Kunjungan Tim dari KPK RI dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pendataan, pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sumedang di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kamis (25/6/2020).

Kedatangan Tim KPK RI yang dipimpin oleh Budi Waluya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman yang didampingi Kepala Dinas Kependudukan Achmad Kusnadi, Inspektur Kabupaten Sumedang Subagyo, Kepala Dinas Sosial P3A Agus Muslim dan Kepala Bappppeda Tuti Ruswati.

Sekda Herman Suryatman menuturkan, dirinya merasa bersyukur bahwa Kabupaten Sumedang sampai saat ini termasuk salah satu kabupaten yang pendataan, pengelolaan dan penyaluran bantuan sosialnya, baik DTKS maupun non-DTKS,  termasuk yang terbaik.

Walaupun demikian, ia mengakui masih ada beberapa hal yang harus terus dipacu dan diperbaiki.

"Tentu ini harus kita syukuri. Tapi di sisi lain kita harus memacu diri karena terus terang di sana sini masih banyak kekurangan. Walaupun kita lebih baik dari kabupaten kota lainnya, tetapi masih jauh dari sempurna," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Tim KPK RI memberikan banyak masukan khususnya agar Kabupaten Sumedang lebih meningkatkan kualitas tata kelola penyaluran bantuan sosial, termasuk mekanisme pengelolaan pengaduannya.

"Selain memotret mekanisme pelaksanaan pendataan, pengelolaan dan penyaluran bansos, Tim KPK banyak memberikan masukan kepada Pemkab," tuturnya.

Dilaporkan Sekda, bantuan sosial di Kabupaten Sumedang untuk putaran pertama, baik DTKS maupun DTKS, semuanya sudah disalurkan. Adapun untuk putaran kedua, bantuan sosial DTKS dan non-DTKS baik dari desa, kabupaten, provinsi maupun dari pusat sekarang sedang diproses.

"Secara garis besar bantuan sosial ada dua pintu (DTKS dan non DTKS) dan sembilan jendela. Generalnya ada yang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Untuk putaran pertama baik DTKS maupun non DTKS semuanya sudah disalurkan. Adapun untuk putaran kedua sekarang sedang diproses. Mudah-mudahan bisa secepatnya," jelasnya.

Ditambahkan Sekda, untuk penyaluran Bansos tahap kedua,  updating data terus dilakukan, tidak hanya yang terdampak Covid, tetapi juga bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Ia mengatakan, untuk tahap kedua, masyarakat yang masuk non-DTKS ada dua syarat yang berhak menerima bantuan sosial.

"Data yang diupdate itu yang non DTKS atau disebut Miskin Baru. Syarat pertama, masyarakat yang bersangkutan kehilangan mata pencaharian (jobless). Syarat kedua, masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk membiaya kehidupan sehari-hari atau tidak punya tabungan atau aset.  Baik Miskin DTKS dan Miskin baru ini yang menjadi sasaran bantuan sosial di era pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.

Penyaluran bantuan sosial putaran kedua DTKS dan non-DTKS sedang diproses. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman usai menerima kunjungan KPK RI di Ruang Rapat Sekda, Kamis (25/6/2020).

"Untuk putaran pertama baik DTKS maupun non DTKS semuanya sudah disalurkan. Adapun untuk putaran kedua sekarang sedang diproses, mudah-mudahan bisa secepatnya," ungkapnya.

Dikatakan Sekda, untuk penyaluran bansos putaran kedua, terlebih dahulu pihaknya akan melakukan updating data, tidak hanya masyarakat yang terdampak covid tetapi juga bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

Data yang sekarang akan di update ini, kata Sekda, berasal dari warga masyarakat yang masuk dalam kategori non DTKS dengan dua syarat yang ditentukan terutama yang tidak tercover di putaran pertama karena satu atau lain hal.

"Pertama, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian (jobless), kedua, masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk membiaya kehidupan sehari hari dan tidak punya tabung atau aset (miskin baru). Miskin DTKS dan Miskin baru ini yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial di era pandemi covid 19 ini," ungkapnya.

Kaitan hal itu, Sekda menegaskan, pemerintah daerah membuka diri, masyarakat yang merasa berhak dan memenuhi syarat namun belum tercover mendapatkan bantuan agar segera menyampaikan pengaduan melalui aplikasi MA UNEH atau bisa juga melalui SSQR.

"Silahkan sampaikan pengaduan di MA UNEH atau SSQR tapi akan kami cek ricek, verifikasi dan validasi kalau ternyata belum masuk sebelumnya karena banyak juga yang double,"pungkasnya.