LPI-TIPIKOR RI Desak BPK Investigasi Temuan SKK Migas, Rp53,61 Triliun Jadi Sorotan

CYBER88 | JAMBI - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPP LPI-TIPIKOR RI) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan SKK Migas menindaklanjuti secara serius sejumlah persoalan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas) yang tercantum dalam materi hasil pemeriksaan periode 2024–2026. Persoalan tersebut meliputi penerimaan negara, aset negara yang belum ditemukan, aktivitas ekspor minyak mentah, hingga tata kelola kelembagaan SKK Migas.

Berdasarkan materi audit yang menjadi perhatian LPI-TIPIKOR RI, terdapat 762 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terdiri atas 706 pemeriksaan keuangan, 20 pemeriksaan kinerja, dan 36 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan tersebut mencatat penyelamatan keuangan negara sebesar Rp49,28 triliun serta pengembalian Rp1,8 triliun selama proses pemeriksaan. Hasil pemeriksaan disebut telah diserahkan Ketua BPK RI Isma Yatun kepada DPR RI pada 6 Oktober 2026.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kekurangan pembayaran PPh migas sebesar USD26,24 juta atau sekitar Rp453,5 miliar serta kelebihan volume penyaluran gas melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai USD2,66 juta atau sekitar Rp45,9 miliar yang disebut belum disetorkan pembeli. Selain itu, terdapat aset BMN senilai USD33,22 juta atau sekitar Rp278,29 miliar yang belum ditemukan serta aset Rp594,15 miliar pada 40 KKKS yang mengalami terminasi sejak 2019 dan belum diserahkan kepada negara.

LPI-TIPIKOR RI juga menyoroti persoalan ekspor minyak mentah dan kondensat sebanyak 15,38 juta barel sepanjang 2025 dengan nilai sekitar USD1,03 miliar. Aktivitas tersebut dipersoalkan karena disebut tidak sejalan dengan kebijakan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Di samping itu, terdapat catatan mengenai belum dilakukannya revisi Rencana Kerja Eksploitasi (RKE) terhadap 14 jenis minyak bagian KKKS.

Persoalan lainnya menyangkut penurunan nilai sembilan wilayah kerja migas pada sembilan KKKS sebesar USD2,99 miliar atau sekitar Rp53,61 triliun selama 2020–2024. Materi temuan juga mencatat kelebihan perhitungan cost recovery sebesar USD1,58 miliar serta denda USD421.250 terkait proyek Tangguh Train 3. Kondisi ini dinilai membutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan seluruh kewajiban kontraktual dan hak keuangan negara telah dipenuhi.

Ketua Umum DPP LPI-TIPIKOR RI, Aidil Fitri, SH, menegaskan bahwa berbagai temuan tersebut tidak boleh berhenti sebatas menjadi catatan pemeriksaan administratif. Menurutnya, setiap persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk memastikan keberadaan aset, menghitung potensi kerugian, dan menagih seluruh kewajiban yang belum dipenuhi. "Kami meminta BPK dan SKK Migas tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Setiap temuan harus ditindaklanjuti secara konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Aidil dalam keterangannya yang diterima CYBER88, Senin (9/11/2026).

Ia juga mempertanyakan efektivitas tata kelola kelembagaan SKK Migas, terutama terkait mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Apa lagi, capaian lifting minyak Januari–Juli 2026 disebut baru mencapai 578.156 barel per hari (BOPD), masih di bawah target APBN sebesar 610.000 BOPD. Menurut Aidil, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan, kelembagaan, dan strategi peningkatan produksi migas nasional agar target satu juta BOPD pada 2030 memiliki dasar perencanaan yang realistis dan terukur.

Sebagai bentuk tindak lanjut, DPP LPI-TIPIKOR RI telah menyampaikan surat resmi Nomor 09/LP-DPP-LPI/XI/2026 kepada Ketua BPK RI Isma Yatun dan Kepala SKK Migas. Surat tersebut memuat enam permohonan, yakni audit investigasi lanjutan, penagihan PPh migas dan HGBT, pencarian BMN yang belum ditemukan serta penertiban aset Rp594,15 miliar, evaluasi ekspor 15,38 juta barel, penagihan denda dan evaluasi cost recovery, serta pembenahan tata kelola kelembagaan. 

"Kami berharap BPK, SKK Migas, dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan sampai hak negara dan aset publik tidak terlindungi. Kami juga mendorong percepatan RUU Migas serta pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas di bawah Presiden demi memperkuat pengawasan dan tata kelola migas nasional," tutup Aidil Fitri.(SW)