Klaten Genjot Digitalisasi MPP, Warga Didorong Urus Dokumen dari Rumah

CYBER88. I. KLATEN — Pemerintah Kabupaten Klaten mulai mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital untuk memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

Melalui percepatan digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), masyarakat ke depan diharapkan dapat memulai proses pengurusan dokumen secara daring dari rumah. Dengan begitu, saat datang ke MPP, warga cukup melakukan konfirmasi dan verifikasi berkas sehingga waktu pelayanan menjadi lebih singkat.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Gerai Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Merapi Resto, Klaten Selatan, Sabtu (7/11/2026).

Plt Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, mengatakan transformasi pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga harus diimbangi peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas.

Menurutnya, MPP menjadi wajah pelayanan pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, keramahan, kecepatan, ketepatan, dan profesionalitas petugas harus terus ditingkatkan.

Terlebih, jumlah kunjungan MPP Klaten rata-rata mencapai 8.000 orang setiap bulan. Tingginya angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mudah dan berkualitas.

Mahanni juga menilai pelayanan publik yang baik menjadi salah satu kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi Kabupaten Klaten.

Ia berharap seluruh petugas tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten, Pandu Wirabangsa, menjelaskan penguatan kapasitas petugas kali ini diarahkan pada peningkatan keterampilan teknis dan pemahaman digitalisasi pelayanan.

Saat ini, MPP Klaten memiliki 24 gerai dengan cakupan sekitar 255 jenis layanan. Kondisi tersebut menuntut petugas memiliki kompetensi yang memadai agar masyarakat memperoleh pelayanan secara optimal.

Menurut Pandu, capaian penilaian MPP Klaten yang selama ini tergolong baik harus menjadi motivasi untuk terus berbenah, bukan justru membuat jajaran pelayanan berpuas diri.

Ia menegaskan keberhasilan kegiatan peningkatan kapasitas tidak sekadar diukur dari materi yang disampaikan, melainkan dari perubahan kemampuan, kedisiplinan, dan semangat petugas dalam memberikan pelayanan setelah kegiatan berlangsung.

Selain digitalisasi, integritas dan profesionalitas juga menjadi perhatian utama. Petugas diminta memberikan pelayanan secara transparan, adil, dan tanpa membeda-bedakan masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar memperoleh kemudahan akses dan hak pelayanan yang setara.

Dengan penguatan SDM dan percepatan transformasi digital, Pemkab Klaten berharap MPP semakin mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, aman, nyaman, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.