Geger! Pencalonan BPD di Desa Dengkeng Memanas, Nama Fari Momon Hilang dari Bursa Calon, Warga Kecewa

CYBER88 | KLATEN Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, diwarnai polemik. Agenda demokrasi tingkat desa yang semestinya berjalan kondusif justru memicu kekecewaan warga setelah nama salah satu bakal calon, Fari Momon Patmono, tidak tercantum dalam bursa pencalonan.

Fari Momon, warga Dukuh Dengkeng Tengah yang mengaku telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD dari RW 3, mempertanyakan proses penjaringan dan penetapan calon. Pasalnya, ia merasa telah memenuhi tahapan pendaftaran, tetapi namanya justru tidak muncul dalam daftar calon yang akan dipilih.

"Saya menyerahkan berkas pada hari Senin, 2 November 2026. Namun, sampai saat ini tidak ada kabar dari panitia. Tiba-tiba dalam bursa pencalonan nama saya tidak muncul," ungkap Fari, Minggu (8/11/2026) malam.

Polemik tersebut kemudian memuncak dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Desa Dengkeng, Hariyanta, Kapolsek Wedi, serta puluhan warga. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang penyelesaian sekaligus mencari titik temu atas persoalan pencalonan anggota BPD tersebut.

Namun, pertemuan yang berlangsung pada Minggu malam itu belum membuahkan kesepakatan. Warga yang menginginkan kejelasan akhirnya membubarkan diri dengan membawa kekecewaan karena persoalan belum terselesaikan.

"Sebagai warga, saya mempunyai hak mencalonkan diri sebagai anggota BPD untuk mewakili warga di sini. Saya kecewa, mengapa nama saya tidak muncul dalam bursa pencalonan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Dengkeng, Hariyanta, menjelaskan bahwa di wilayah tersebut terdapat tiga warga yang mengajukan diri sebagai calon anggota BPD. Menurutnya, pemerintah desa sebenarnya berharap proses pencalonan dapat diselesaikan dengan mengerucutkan tiga nama menjadi satu calon.

"Di dukuh ini ada tiga orang yang mencalonkan diri. Maksud saya, persoalan ini ingin saya selesaikan dengan mengerucutkan calon menjadi satu orang. Tetapi, masih ada dua calon lainnya yang mengaku independen," jelas Hariyanta.

Ia menyebutkan, proses penjaringan sebelumnya telah dilakukan melalui masing-masing RT dan RW. Pemerintah desa kemudian berupaya memfasilitasi penyelesaian agar proses penetapan calon dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Namun, upaya mempertemukan pandangan para pihak dalam pertemuan Minggu malam belum menghasilkan mufakat. Karena itu, pemerintah desa berencana kembali mengundang para tokoh masyarakat, ketua RT, dan RW untuk membahas persoalan tersebut.

"Malam ini sebenarnya akan dilakukan penetapan calon dari tiga orang menjadi satu, tetapi belum membuahkan hasil. Nanti akan kami undang tokoh-tokoh RT dan RW untuk menyelesaikan masalah ini," tambahnya.

Polemik ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak warga dalam proses demokrasi desa. Transparansi tahapan penjaringan, kejelasan persyaratan, serta alasan tidak tercantumnya nama bakal calon menjadi hal penting yang perlu dijelaskan secara terbuka.