Banyaknya Kesalahan Input Data Penerima Bansos, Warga Antri di Dinsos Kota Bandung, Abaikan Protokol Kesehatan

CYBER88.CO.ID | Kota Bandung - Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBD Kota Bandung disalurkan melalui Bjb. Pemerintah Kota Bandung telah menyalurkan bantuan Rp 500.000 per keluarga ke tiap-tiap rekening penerima manfaat. Berdasarkan catatan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung per 4 Juni 202.

Bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBD Kota Bandung itu, merupakan 1 dari 7 jenis bantuan tersedia bagi warga terkena dampak Covid-19. Penerima bantuan terdiri atas warga terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan di luar DTKS.

Namun, sungguh ironis bantuan untuk masyarakat berupa dana tunai yang di cairkan di bank BJB banyak yang belum cair.

Konon katanya ada kesalahan input data  berupa kesalahan no NIK atau no KK, “kata pegawai bank BJB setelah melakukan berbagai komunikasi dan kordinasi kepihak pihak yg berwenang baru.

Mendapat informasi yang katanya harus datang ke Dinsos Kota Bandung yang berada di jln Rancacili bagian perbaikan data sungguh sangat luar biasa.

Miris sekali, kejadian salah data atau imput data ternyata bukan hanya di ke lurahan Palasari, Kecamatan cibiru saja, tapi hampir di semua kelurahan Kota Bandung.

Di sela-sela mendamping warga ke Dinas Sosial bagian perbaikan data, awak media Cyber88 mewawancarai salah satu warga lain yang berasal dari daerah Rajawali Cibereum, Kota Bandung, ternyata kasusnya sama.

Warga yang tidak mau di sebut namanya itu adalah salah satu penerima bantuan pencairan di bank Bjb, tapi tidak cair dengan kasus yang sama.

Ia mengatakan bahwa katanya ada kesalahan imput data katanya no NIK atau KK tidak sama makanya dating ke Dinsos ke bagian  perbaikan data, “ Ungkapnya.

Pantauan awak media, ketika berada di tempat itu, kurang memperhatikan protokol kesehatan, dimana warga yang sedang menunggu perbaikan data, terlihat berdempetan cukup lama sekali sampai ber jam-jam dan di kursi tempat duduk tidak ada pembatas jarak aman.

Sementara, tidak ada petugas yang berupaya menegur warga yang duduk berdempetan.

Ironis sekali, ketika pemerintah Kota Bandung terus menggaungkan tentang protokol kesehatan, namun realisasinya tidak dijalankan di kantor itu.

Padahal kantor itu adalah salah satu bagian dari SKPD Pemerintah Kota Bandung. Padahal walaupun sudah memasuki pase New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru, bahaya penyebaran virus corona (Covid-19) masih harus tetap di antisipasi.

Namun kendati demikian, setelah melakukan pendampingan dan mendapatkan rekom dari Dinsos Pempkot Bandung, warga dapat mencairkan bantuan tersebut. (Sujana)