Kisah Petani Simalingkar Tempuh Perjalanan 1812 Km Ke Istana Negara Berharap Pemerintah Hadir Dalam Persoalan Tanah Dengan PTPN II

CYBER88 | Jakarta -- Konflik berkepanjangan yang dialami Para Petani Simalingkar seolah tidak memberikan jawaban yang berarti bagi petani demi memperjuangkan hak atas tanah yang mereka kuasai fisik sejak tahun 1951 silam.

"Setelah melakukan aksi  Longmarch dari deli serdang Sumatera Utara (5/06/2020) dengan menempuh perjalanan 1812 Km selama 45 hari, dengan harapan adanya perhatian serius dari Presiden Jokowi tentang konflik agraria yang di alami petani yang selama ini sudah menguasai fisik tanah yang sudah terlalu lama.

Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) yang tergabung dalam GERBANG TANI, Kini mengharapkan secerca harapan kepada Presiden yang bisa turun langsung mengatasi persoalan antara petani dan PTPN II Tanjung Morawa.

Aris Wiyono Korlap Aksi Membenarkan. "Kasus konflik agraria yang kami alami sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu dengan pihak PTPN II Tanjung Morawa. Kasus konflik agraria ini mengalami puncaknya pada tahun 2020 disaat negara dalam keadaan darurat Covid-19.

Kami dari dua desa dan dua kecamatan, yakni desa simalingkar A dan desa sei mencirim, kecamatan pancurbatu dan kecamatan kutalimbaru, kabupaten Deli serdang Sumatera utara.

Luas lahan yang kami sengketakan seluas 854 hektar di Desa Simalingkar dan 475 hektar di Desa Sie Mencirim, dengan klaim PTPN II masing-masing SHGU dan SHGB di desa simalingkar, SHGU no 171 tahun 2009 dan SHGB seluas 241 hektar.

Sementara Sei Mencirim dengan klaim SHGU PTPN II no 92 tahun 2003.

Meskipun kami sudah memiliki SK landerform tahun 1964 sebagian sudah bersertifikat hak milik namun tetap digusur paksa oleh pihak PTPN II.

Saat ini sebanyak 241 KK telah kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharianya secara permanen disaat Covid-19 berlangsung dan 460 KK kehilangan mata pencaharian secara permanen dari Desa Sei Mencirim.

Serta 810 KK dari Desa Simalingkar terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian secara permanen disaat musim covid 19 yang belum berakhir.

Kami memutuskan dan memilih aksi jalan kaki ribuan kilo meter dari medan Sumatera utara menuju Istana Negara jakarta dikarenakan Pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi tidak ada yang peduli dengan nasib kami.

Mereka terkesan membiarkan tindakan penggusuran paksa yang dilakukan oleh pihak PTPN II dengan kawalan ribuan TNI dan polri serta preman bayaran,” Ungkapnya.

"Dengan berjalan kaki ke Jakarta kami berharap Presiden Joko Widodo bisa melihat dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi sehingga kami petani kecil bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari negara atas tanah yang telah kami kuasai puluhan tahun guna keberlangsungan hidup anak cucu kami," ucap Aris.

Adapun alas hak yang kami miliki atas tanah tersebut beragam. Seperti pengusaan fisik sejak tahun 1951 dan beranak pinak dilahan tersebut, SK Landerform tahun 1964 dan 1984, surat keterangan camat setempat (SK camat), telah membayar pajak terus menurus, Sertifikat hak milik," lanjut Aris

"Sementara pihak PTPN II  memiliki legalitas berupa, SHGB no 92 tuhun 2003, di Desa Sei Mencirim tidak pernah menguasai lahan (fisik) Di Desa Sei Mencirim. Pihak PTPN II melakukan penggusuran paksa pada bulan maret 2020 dengan kawalan TNI polri.

Sertifikat hak guna usaha no 171 thun 2009 dan sebagianya telah dialihkan menjadi sertifikat hak guna bangunan pada area Desa Simalingkar dan tidak pernah menguasi lahan tersebut.

"Melihat dari pada fakta-fakta tersebut maka bisa kita lihat bahwa PTPN II selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merampas dan menjajah petani layaknya penjajah belanda," Sebutnya.

Harapan Kami dari Serikat Petani Simalingkar dan Sei Mencirim menuntut kepada Presiden untuk segera memerintahkan kepada para  kementrian terkait agar mengembalikan tanah yang telah dirampas  sebagai perusahaan negara, serta meminta kepada presiden agar memberikan redistribusi tanah untuk petani Simalingkar dan Sei Mencirim guna keberlangsungan hidup anak cucu kami

"Kami akan bertenda didepan istana sampai  kami mendapatkan keadilan dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, apapun resikonya akan kami tempuh,"Tutup Aris