Rinaldi Dwi Salwana: Apa Kabar Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

CYBER88 | Sukabumi -- Indonesia dengan berbagai potensi sumber daya alam baik di darat maupun di laut yang mana secara historis kekuasaan kelautan Sriwijaya dan Majapahit juga membuktikan kekuatan dan pengaruhnya yang vital di mata dunia di bidang kelautan tengah berusaha menciptakan babak baru dalam ekonomi internasional. Indonesia berkesempatan menggapai cita-cita melalui visi misi pembangunan yang merata dan mencapai tujuan menjadi poros maritim dunia.

Langkah ini memerlukan koordinasi dan implementasi kebijakan yang mengedepankan pemerataan pembangunan di segala bidang, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Diplomasi dan juga regulasi yang mendukung merupakan fokus yang harus dioptimalkan dengan bersumber pada kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang mempuni dan kekuatan.

Kelautan diyakini bahwa Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Namun perbaikan regulasi dan infrastruktur akan menjadi tantangan lain dalam implementasi kebijakan di dalam negeri demi membangun Indonesia dari wilayah 3T, kemudian menjadikan negeri ini sebagai poros maritim dunia merupakan langkah untuk  meningkatkan perekonomian dengan posisi strategis Indonesia.

Beberapa hal dalam keuntungan bisnis internasional jelas membutuhkan akses laut Indonesia. Namun, di balik potensi ini dihadapkan banyak tantangan dari perompak di laut, keamanan di laut, arus imigran yang menggunakan akses laut, selain itu regulasi yg dinilai masih belum sinergis dan terkotak-kotak (fragmented) menghambat tujuan ini tercapai. Semua itu mengandalkan langkah diplomasi dan regulasi yang tepat sehingga harus melakukan pendekatan pembangunan yang cerdas dan sinergis dengan visi misi pemerintahan saat ini.

Selain menjadi tugas pemerintah pusat, tantangan ini juga harus menjadi fokus penting dari mulai kementerian terkait hingga pemerintah daerah, dari atap hingga dasar. Kita tahu saat ini regulasi yg mengatur tentang kelautan dinilai masih bersifat sektoral dan dijabarkan melalui PP masih bersifat sektoral.

Selain itu, dalam mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia diperlukan sinergisitas dari berbagai lembaga pemangku kebijakan serta implementator. Dalam hal ini, pemerintah daerah khususnya Kabupaten dan Kota sangat berperan penting dalam merancang UU untuk daerah lokal nya yg berhubungan dengan kelautan khususnya dalam pembangunan lingkungan kelautan serta pembangunan pillar budaya kelautan.

Dengan demikian diperlukannya dorongan yang kuat dari pemerintah daerah agar dapat menciptakan kebijakan yang mampu menciptakan budaya serta lingkungan kelautan yang layak menjadi acuan maritim dunia.