Kerajaan Pajajaran Sebagai Sebuah Negara Sudah Ada Dalam Naskah-Naskah Sunda Kuno

CYBER88 | Tasikmalaya -- Mantan Kapolda Jabar Irjen Pol Purn Anton Charliyan, mengatakan, kami sebagai masyarakat Jawa Barat yang tergabung dalam komunitas pemerhati dan pecinta sejarah budaya Nusantara cukup terkejut dengan adanya tulisan di media online yang Berjudul “Pajajaran ternyata Nama Ibu Kota di Kerajaan Sunda" 

Selanjutnya diartikan bahwa “Pajajaran” bukan nama “Kerajaan”. Tapi, nama Kerajaanya Sendiri adalah “SUNDA”. 

Salah satu artikelnya yang dirilis dalam media online jabar inews.id, dari hasil kajian Akhli sejarah Prof Dr Nina Lubis Mengacu pada Teori Robert Von Heine bahwa Nama Kerajaan di Asia Tenggara biasa menyebut Ibu Kotanya.. !!!  

Kami ini, semua hanyalah orang awam yang tidak faham teori secara mendetail. hanya sebagai pemerhati sejarah.  Pernah sekedar iseng-iseng ikut baca-baca naskah Sunda yang mengindikasikan bahwa “Pajajaran” merupakan sebuah Kerajaan antara lain dalam naskah : 

1.Wawacan Babad Pakwan Pajajaran.

Di dalam Bab XIII Pupuh Dangdanggula no 274 baris ke 3 berbunyi, "Rakanipun Dados Papatih, NAGARA PAJAJARAN". 

Disini jelas sekali disebut PAJAJARAN sebagai NEGARA bukan Ibukota. Dan, tidak dikatakan, Dados Papatih NAGARA SUNDA.

Selanjutnya di pupuh no 275 disebutkan juga, "Linggih Jajar kalayan Kang Dadi Patrarenan PATIH PAJAJARAN” tidak PATIH SUNDA ? 

2.Dalam Naskah Turunan Timbang Anten beraksara Arab pegon dikatakan, "Prabu Siliwangi RAJA PAJAJARAN”. Bukan “RAJA SUNDA”.

3. Yang paling Jelas dalam Prasasty Batu Tulis Bogor menyebut, "Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di PAKUAN PAJAJARAN Sri Sang Ratu Dewata"  Sebagai Maharaja Penguasa di Pajajaran dan bukan Kerajaan Sunda.

Dari 3 Naskah Tulisan diatas tadi, kira-kira tidak cukupkah bukti-bukti tersebut yang mengindikasikan bahwa “PAJAJARAN” sebagai Sebuah NAGARA atau KERAJAAN ???

Jika Pakuan (Pakwan) Pajajaran dianggap sebagai Ibukota, kami rasa itu sah-sah saja. Tapi, jika “Pajajaran” dianggap sebagai nama Ibu Kota, apakah otomatis nama Kerajaannya pun berubah jadi nama yg lain.??? 

Kan bisa saja Pajajaran sebagai nama Ibu Kota sekaligus juga sebagai nama Kerajaan. Seperti yang terjadi di Kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara antara lain, Kutai Kartanagara Ibu Kotanya Kutai, Kerajaan Sumedang Larang Ibu Kotanya Sumedang, Kerajaan Lampung Ibu Kotanya Lampung, Kerajaan Kediri Ibu Kotanya Kediri dan juga lain-lainnya. 

Disini jelas, teridentifikasi, bahwa nama ibukota sekaligus juga sebagai nama Kerajaan. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan kami sebagai orang awam, kenapa “KAWALI” sebagai Ibu Kota Kerajaan GALUH, kok Kerajaan Galuh tidak pernah Disebut-sebut sebagai "Kerajaan KAWALI". 

Padahal sudah jelas-jelas tercatat dalam Prasasti Astana Gede, "Prabu Wastu Kencana Anu Marigi Kota Kawali”

Majapahit juga tidak Disebut sebagai Kerajaan TROWULAN. Lalu, Tarumanagara tidak disebut sbg Kerajaan JASINGA, 

Kemudian, Galunggung tidak dikenal sebagai Kerajaan RUMANTAK atau Leuwisari, Sriwijaya tidak dikenal sebagai Kerajaan PALEMBANG, bahkan Kerajaan Sunda sendiri saat itu Ibu Kotanya PAKUAN tidak disebut sebagai “Kerajaan Pakuan”.

Padahal, kata-kata Pajajaran sebagai Kerajaan itu sendiri ada di berbagai naskah bukan hanya satu. Tapi lebih dari 5 naskah dan Prasasty Seperti disebut diatas Tadi. 

Lalu, apakah naskah-naskah yang telah menyebut “PAJAJARAN” sebagai Sebuah “KERAJAAN” bahkan sebagai “NEGARA”, merupakan suatu kekeliruan besar? Atau tidak dapat dipertangung jawabkan secara Science. 

Jika kami analisis dari teori Robert Von Heine pun kami rasa masih sejalan. Yang penting, titik beratnya bahwa di Asia tenggara nama ibu kota cenderung sebagai “Nama Kerajaan”. Justru teori ini sangat relevan dengan situasi nama-nama Kerajaan yang ada di Nusantara saat itu.

Bisa kita amati juga pada perkembangan nama-nama Kerajaan pasca Pajajaran pun yakni, ketika pengaruh budaya Islam masuk degan munculnya Kesultanan-Kesultanan di Nusantara. Adanya kecenderungan yang sangat Kuat menjadikan nama-nama ibu kota sebagai nama Kerajaan antara lain :

1.Kota Demak : Kesultanan Demak 

2.Kota Cirebon :  Kesultanan Cirebon 

3. Kota Yogyakarta  Kesultanan Ngayogyakarta 

4.Kota Solo ;  Kesultanan Kertasura Solo

5. Kota Ternate Tidore.

6. Kota Banda Aceh 

7. Kota Gowa Makasar

8. Kota Bone, Dll.

Disini terlihat jelas baik dimasa sebelum Pajajaran maupun dimasa setelah Pajajaran. Dimana, ibu kota jadi nama sebuah Kerajaan atau Kesultanan. Tapi, tidak merubah jadi nama yang lain. Tetap saja nama Kerajaanya pun, sesuai dengan nama ibu kota. 

Kami rasa demikian juga dengan “Pakuan Pajajaran” sebagai nama “Ibu Kota Kerajaan”. 

Sekali lagi, Prof Nina tidak salah. tapi nama kerajaan saat itu tidak berubah jadi nama lain jadi “SUNDA”.

Tetap saja sebagai “KERAJAAN PAJAJARAN”, sebagaimana yang terjadi pada kerajaan-kerajaan lainnya seperti disebut diatas. Dimana Ibukota biasanya jadi Nama Kerajaan, yang juga Relevan dengan Teori Robert Von Heine tadi. 

Lalu kenapa jadi ada Istilah terutama orang-orang luar baik di Nusantara maupun diluar Nusantara yang Menyebut “PAJAJARAN” sebagai “KERAJAAN SUNDA”. Karena, penduduk Kerajaan Pajajaran adalah etnisnya sebagai “Suku Sunda”. 

Sama juga halnya dengan Majapahit, Kediri, Singosari kadang orang Luar menyebutnya sebagai “Kerajaan Jawa Dwipa”. Tapi tidak berarti Jawa Dwipa otomatis sebagai nama Kerajaan. Bahkan Istilah tersebut, berlaku sampai hari ini. Pokoknya, yang datang dari Pulau Jawa tidak peduli dari Banten, Jabar. 

Yogya sendiri yang bukan dari Provinsi Jateng dan Jatim tetap disebut sebagai orang dari Jawa. Bukan dari Yogya, Banten atau Jabar. 

Itulah sekedar analogi kami orang-orang awam yang kurang faham dengan teori-teori Sejarah yang Kredible. 

Mohon tanggapan dan masukanya dari para ahli Sejarah akhli Filologi, ahli Arkeolog dll. Sehingga bisa memperkaya wacana kita semua untuk meluruskan Babad Hikayat Sejarah kita tercinta ini. Baik sejarah Sunda maupun Sejarah Nusantara secara keseluruhan. [sam]

Penulis : An Komunitas Masyarakat Pemerhati dan Pecinta Sejarah dan Budaya Nusantara (Irjen. Pol. Purn. Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N.)