Ketua RT Desa Girijaya Kesal Dituding Warganya Masalah Mendata Bansos

CYBER88 | Sukabumi – Kesal dituding tak adil oleh warga dalam mendata penerimaan Bantuan Sosial (Bansos), Ucun Ketua RT 03/04 di Kampung Hegarmanah, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, meminta Pemerintah untuk segera menghentikan Bansos terkait Pandemi Covid-19 kalau seandainya tak bisa berlaku adil kepada semua warga.

Hal tersebut disampaikan Ucun pada saat Pembagian Bantuan Langsung  Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap ke 1 untuk bulan Januari 2021 yang baru saja di realisasikan oleh Pemdes Girijaya dibalai Desa Girijaya kepada 147 Kepala Keluarga Penerima Manfaat.

Pasalnya, bantuan dari pemerintah yang bersumber dari BLT-DD tersebut, tidak bisa dialihkan kepada warga yang lain, tentu saja akan menimbulkan kecemburuan sosial antar warga.

“Saya sebagai ketua RT sering mendapatkan perlakuan dan prasangka yang tidak baik oleh warga yang lain,” imbuhnya, Kamis (20 Mei 2021).

"Kalau Pemerintah tak bisa berlaku adil, ya baiknya dihentikan saja bantuan tersebut, daripada menimbulkan permasalah di kalangan warga, soalnya bantuan dari pintu yang lain sudah tidak ada lagi," ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, masa yang mendapatkan bantuan dari BLT-DD orangnya itu-itu saja sampai diahkir tahun, sementara itu, bantuan yang lain dari pemerintah sudah tidak ada.

Sementara itu, Kepala Desa Girijaya, Ujang Sihab mengatakan, apa yang disampaikan oleh para ketua RT tentu saja menjadi beban psikologis bagi para ketua RT di tengah masyarakat.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Pemdes sendiri, mana kala banyak warga yang datang untuk  mempertanyakan bantuan dari sektor lain.

"Kita dari Pemerintah Desa hanya bisa menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada, kalau kita mengambil kebijakan di luar aturan tentu saja akan sangat beresiko bagi pemerintah desa," kata dia.

Masih kata Kades, saya juga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terkait bantuan tersebut, kalau memang bantuan itu jadi permasalahan di tengah masyarakat, lebih baik dicari jalan keluarnya.

"Ya, kami hanya bisa berharap kepada pemerintah pusat, agar permasalahan  ini bisa segera di carikan solusinya," pungkasnya.