FDF Diterlantarkan Suami, Asep: Itu Termasuk KDRT, Suaminya Bisa Diancam Pidana

Gambar Ilustrasi

CYBER88 | Jawa Barat -- Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang di lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama.

Tak sedikit kasus KDRT yang terjadi di lingkup rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian. Hal ini pun dianggap menjadi salah satu pilihan jalan untuk keluar dari permasalahan. Namun di sisi lain, percerain kerap memunculkan dilema, terutama bagi kaum perempuan, terlebih ketika sudah memiliki buah hati.

Seperti dialami oleh perempuan yang merupakan warga Kabupaten Bandung berinisial FDF yang merasa dilema atas nasib yang menimpa dirinya.

Meski belum resmi bercerai, ia kebingungan untuk membiayai anaknya yang baru lahir beberapa bulan. Terkadang ia merasa stress saat tak punya uang untuk membeli susu anaknya. Bahkan ia mengatakan, dalam kondisi terjepit untuk meredakan tangisan anaknya, terpaksa mengisi dot dengan air putih.

Kata dia, hal itu terjadi lantaran suami yang menikahi dirinya secara siri tak memberikan biaya untuk keperluan anaknya. Bahkan menurut dia, saat sang suami yang entah dimana keberadaannya, ketika diminta uang untuk membeli susu anaknya, malah marah-marah.

Bahkan, lanjut dia, saat dirinya mengetahui sang suami juga memiliki bayi seumuran anaknya dari perempuan lain dan menanyakan padanya, sang suami malah memblokir WhatsApp-nya. Sebelumya, sang suami sempat ngamuk-ngamuk dan mengajak cerai. 

Oleh karena itu, dirinya hanya bisa pasrah. Apalagi sang suami diketahuinya memiliki beberapa istri, baik itu istri sah maupun istri simpanan. Iapun mengatakan telah iklas untuk bercerai walaupun sebagai istri siri, ia berharap suaminya itu “gentleman” datang kepada orang tuanya, agar jangan jadi pengecut dan menyudahi segalanya dengan hanya memblokir WhatsApp.

Meski apapun yang terjadi, dirinya yakin, Tuhan akan membalas apa yang dilakukan suaminya itu. Ia pun meyakini Tuhan akan memberikan rezeki padanya untuk menghidupi si buah hati.

Menyikapi hal itu, Asep, salah satu tokoh Jawa barat dan juga pemerhati UU PKDRT menjelaskan, KDRT bisa dikenakan pidana sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Asep menyebut, dalam Undang-Undang KDRT memiliki asas, yaitu perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan gender, perlindungan terhadap korban.

Kata dia, KDRT memiliki 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.

Jadi menurut Asep, menelantarkan anak dan istri merupakan perbuatan pidana. Meskipun pernikahan yang dialami oleh FDF tidak tercatat secara hukum konvensional, namun kata Asep, bagi yang meyakini agama, itu merupakan perbuatan dosa. 

“Hukumnya akan lebih berat dari hukum yang diatur dalam UU PKDRT,” jelasnya.

Selain itu Asep juga menyebut, merujuk pada Undang-Undang KUHP Pasal 284, laki-laki yang suka melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan yang sah, bisa terkena pidana. 

“Dalam KUHP Pasal 284 berisi tentang perzinahan, dimana seorang suami yang telah beristri atau seorang istri yang telah bersuami melakukan hubungan seks dengan orang lain,” terang Asep.

Tak hanya itu, Asep juga membahas bagaimana hukumnya bila poligami tidak mendapat Izin Istri Pertama (terdahulu).

“Sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan acaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara,” jelas Asep.

Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan:

“Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan.”

“Jadi jelas, bila si suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang lain tanpa izin dari istri pertama atau istri terdahulu, maka kepadanya bisa dikenakan Pasal 279 KUHP dengan ancaman 5 sampai 7 tahun penjara,” pungkas Asep.