Ratusan Massa Aksi Mabes NGO Bersama Masyarakat di Kantor Bupati Pamekasan

CYBER88 | Pamekasan -- Ditengah pemberlakuan perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, banyak menimbulkan polemik yang terjadi terutama dalam ranah pelayanan kesehatan terutama dikabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur.

Selain itu pelayanan terhadap ibu hamil, dianggap tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Mabes N.G.O lintas LSM Kabupaten Pamekasan bersama ratusan masyarakat kab. Pamekasan, Jum’at (23/7) menyampaikan Aspirasinya kepada lembaga eksekutif (Bupati) dan lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Pamekasan

Mereka pun melakukan Evaluasi kinerja satgas Covid-19 yang dianggap tidak maksimal miskipun telah menyedot anggaran 89 M yang di anggarakan. Lain lagi penghapusan dana TPP ASN dan Recofusing dari anggaran tiap OPD di kab pamekasan.

Namun dalam aksi tersebut, tidak ditemui oleh Bupati dan DPRD Pamekasan. Hanya ditemui oleh agus mulyadi, namun ditolak dan di Usir oleh peserta aksi dikarnakan bukan ranahnya. 

Iklal selaku Sekretaris Umum Mabes N.G.O dalam orasinya menyampaikan "Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, turut berduka cita atas berpulangnya hati nurani Bupati Pamekasan" tuturnya

Saat ditemui Iklal menuturkan "kalimat Innalillahi itu disampaikan, karena bupati tidak mau menemui masa aksi" jelasnya di Trunojoyo, (23/7/2021)

Beberapa yang menjadi sorotan dalam aksi ini ialah, banyaknya anggaran yang perlu dipertanyakanm anggaran fenomena kesehatan 89M. Dan Refocusing anggaran tiap OPD, serta dana TPP yang tidak jelas penggunannya. 

Zaini Wer-Wer selaku Presiden Mabes N.G.O menyampaikan "Beberapa kali aksi dari mabes dan masyarakat pamekasan tidak ditemui, padahal sudah mengirimkan surat jauh-jauh hari. Kemana bupati Pamekasan kemana ketua satgas covid 19 Lihatlah di Luarsana Rakyatmu dan ibu hamil banyak yang mati akibat tidak dapat penangan medis baik dari rumah sakit swasta maupun Rumah sakit daerah karna di tolak.

"cabut aja ijin rumah sakit yang menolak pasiennya sehingga banyak nyawa masyarakat yang tidak tertolng" [Bahrul]