Ambisi Ansar Kelola Labu Jangkar, Anggarkan APBD Hingga 800 Juta

Ambisi Ansar Kelola Labu Jangkar, Anggarkan APBD Hingga 800 Juta

CYBER88 | Kepri - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad rupanya tidak tinggal diam setelah pengelolaan pungutan retribusi dari jasa labu jangkar gagal dikelolah pemerintah daerah. Kamis, (30/09/21).

Melalui pembahasan APBD-P T.A 2021, diketahui pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk merebut kembali pengelolaan tersebut dari pemerintah pusat.

Hal itu terungkap melalui sidang paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda APBD-P tahun anggaran 2021, Rabu 29 September 2021.

"DPRD telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp.800 Juta untuk melakukan segala upaya agar Provinsi Kepri berhak mengelola retribusi atas labu jangkar" ujar Onward Siahaan, saat membacakan pendapat akhir fraksi.

Politisi dari partai Gerinda itupun menyebut,  pengelolaan retribusi jasa labu jangkar seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah. Hal itu merujuk pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014.

Masih menurut Onward Siahaan, anggaran sebesar itu di manfaatkan guna mendapatkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah pada pemungutan jasa labu jangkar.

"Termasuk didalamnya untuk upaya judicial review dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terkait kewenangan Provinsi Kepri," ucapnya.

Ditempat terpisah, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad belum dapat merinci pemanfaatan anggaran tersebut. 

"Ya itukan di anggarkan, nanti kebutuhannya kita lihat. Karena saya masih melobby. Mungkin ada pungutan lain yang masih kita ambil.

Kita komunikasi terus sama bapak menteri, ya jenis pungutannya macam - macam. Kalau mungkin mereka kasih satu wilayah pelabuhan yang kita kelolah dengan nilai yang lebih itu lebih baik,'' tutup Ansar kepada media Rabu pagi (29/09/21).

Komentar Via Facebook :