Warga Kabupaten Bandung Minta Bupati Tindak Tegas Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

Warga Kabupaten Bandung Minta Bupati Tindak Tegas Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

CYBER88 | Bandung -- Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah Daerah memerlukan alat operasional untuk pelaksanaan tugas yang diembannya itu. Salah satu alat operasional yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya adalah adanya kendaraan operasional atau yang sering disebut kendaraan dinas.

Maka, untuk mengoftimalkan fungsi kendaraan dinas tersebut perlu memperketat pengawasan. Mengingat, kerap terjadi penyalahgunaan kendaraan operasional tersebut. 

Di Kabupaten Bandung,  kini ramai diperbincangkan sejumlah pengamat dan tokoh terkait adanya dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas/operasional di lingkungan Pemkab Bandung. 

AS, salah satu pengamat mengungkapkan, di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Seperti adanya kendaraan dinas yang tidak tepat pemakainya, ditinjau dari eselon dan kepangkatannya dengan jenis dan klas kendaraan yang dipergunakannya. 

Kata dia, ada juga kendaraan yang tidak ditempel label atau stiker logo pemda serta penomorannya. 

Padahal menurutnya,  terkait ini semua sudah jelas diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standarisasi Sarana dan Prasaran Kerja, junto Surat Edaran No. 024/1213/BKAD/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Ia berharap, Pemasangan logo di setiap kendaraan dinas harus segera direalisasikan.

Hal ini untuk mengantisipasi penyalagunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Apalagi saat ini Peraturan Daerah (perda) terkait pemasangan logo di kendaraan dinas, "Ucapnya, Selasa (12/10/2021).

Sekarang aturannya sudah ada, tinggal bagaimana merealisasikanya. Kendaraan dinas itu merupakan aset milik rakyat, dibeli dengan uang rakyat, jadi jangan sembarangan menggunakannya,” Tambah dia. 

Sementara itu,  LM, juga mengungkapkan. menurutnya, selain penyalahgunaan berupa kendaraan dinas untuk pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon II dan yang memakainya orang yang tidak berhak, penyalahgunaan aset tersebut juga terjadi dengan adanya penggantian plat kendaraan yang harusnya berwarna merah justru digunakan plat berwarna hitam.

Penyalahgunaan lainnya, lanjut dia,  kendaraan dipinjamkan pada orang pribadi atau organisasi yang prosedur dan peruntukannya juga tidak jelas.

“Siapa yang dekat bisa dapat, tetapi siapa yang tidak ada akses maka tidak memperoleh pinjaman, tandasnya.

Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut dan menggantung, dikhawatirkan memengaruhi kinerja bupati. 

Apalagi pelanggaran ini begitu mencolok mata dan menjadi rahasia umum di lingkungan ASN. Jangan sampai ada kesan perlakuan istimewa terhadap pengguna kendaraan dinas/operasional ini.

Karena itu, Bupati Bandung mesti bertindak tegas dan segera melakukan penataan kembali terkait hal ini, untuk menghindari terjadi opini buruk publik, "Harapnya. 

Lebih lanjut ia menjelaskan,  Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan. 

"Gubernur/Bupati/Walikota dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya, "Pungkasnya. (Red)

Komentar Via Facebook :